This research was about the partnership program of CSR conducted by the state owned entreprise through the economic empowerment of SMEs with the provision of capital to improve the revenue to create prosperity. This study was aimed to analyze the implementation of CSR partnership program. This study used the qualitative approach with documentation type and the documentation technique. The data analysis was done through data collection, data reduction, data display and conclusion. The results of this study stated that the implementation of the partnership program of CSR had a legal basis in the implementation and conducted through partnerships based on some business patterns. The CSR partnership program had the allocations funds from SOEs net income, deposits, administrative services/revenue share/margin, interest on deposits, etc. While recommendation that this research is that The Ministry of SOEs should make the procedures for implementing the partnership program that contains stages in providing funds for potential partnership established partners, implementing organizations and evaluation activities. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 1 11-21 11 IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN Oleh Devi Yulianti* * Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung ABSTRACT This research was about the partnership program of CSR conducted by the state owned entreprise through the economic empowerment of SMEs with the provision of capital to improve the revenue to create prosperity. This study was aimed to analyze the implementation of CSR partnership program. This study used the qualitative approach with documentation type and the documentation technique. The data analysis was done through data collection, data reduction, data display and conclusion. The results of this study stated that the implementation of the partnership program of CSR had a legal basis in the implementation and conducted through partnerships based on some business patterns. The CSR partnership program had the allocations funds from SOEs net income, deposits, administrative services/revenue share/margin, interest on deposits, etc. While recommendation that this research is that The Ministry of SOEs should make the procedures for implementing the partnership program that contains stages in providing funds for potential partnership established partners, implementing organizations and evaluation activities. Keywords Public policy, policy implementation, corporate social responsibility CSR, community empowerment, prosperity development. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara penganut sistem perekonomian terbuka, konsekuensi yang harus ditanggung oleh suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka adalah mudah terintervensi oleh kondisi perekonomian global. Perekonomian Indonesia tidak bisa terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi diperekonomian global, baik secara positif maupun negatif. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia belum mampu berdiri sendiri, baik untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa, konsumsi maupun jasa produksi. Bahkan juga modal untuk anggaran pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik. Terlebih ketika terjadi krisis di negara yang menjadi mitra Indonesia, seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan India. Perlu strategi jitu dalam menyiasati agar Indonesia mampu bertahan dan bersaing di tengah persaingan global. Ini 12 Implementasi Program Kemitraan dalam Corporate Social Responsibility … merupakan permasalahan ekonomi yang merupakan nadi sebuah negara, tanpa ekonomi suatu negara bisa dikatakan rapuh dan terpuruk dengan kompleksitas permasalahan sosial ekonomi masyarakatnya. Dalam perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi suatu Negara menjadi lebih rumit, dan kebijakan perlu dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan sangat baik. Kebijakan menurut Anderson yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu Islamy, 2001, p. 17. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan yang ada dalam hal ini adalah program kemitraan dalam Corporate Social Responsibility CSR melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan pada dasarnya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan di bidang kesenjangan sosial ekonomi kemiskinan. Keberhasilan atau kegagalan program ini sangat ditentukan oleh pelaksana program, apabila pelaksana program sudah mampu melaksanakannya dengan baik, diharapkan sasaran dari program ini akan dapat terakomodir, karena sebuah program dapat dikatakan baik bukan hanya dilihat dari bentuk program yang dikeluarkan, tetapi apakah program itu sudah mampu menjawab sesuai kebutuhan yang diperlukan. Pelaksana program yang baik dan mampu mengakomodir sasaran yang ada dalam hal ini masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan dan mewujudkan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, implementasi merupakan suatu tahapan yang penting dalam kebijkan publik. Meskipun suatu kebijakan telah memiliki tujuan yang baik, namun dalam pengimplementasiannya terjadi kegagalan maka tujuan dari program tersebut tidak akan tercapai. Begitu juga dengan program kemitraan dalam CSR melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan ini, walaupun program ini memiliki tujuan yang baik, apabila tidak diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh Udoji 1981 yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan Agustino, 2008, p. 140. Kebijakan-kebijakan yang ada hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan. Dalam hal ini program CSR melalui kemitraannya dapat membantu menciptakan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan usaha masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan dapat terwujud melalui peran korporasi atau perusahaan besar melalui program CSR. Perusahaan dituntut untuk lebih berperan lebih dalam pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain alasan di atas, setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan discomfort pada masyarakat. Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 1 11-21 13 Penguatan ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan kemitraan dengan perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. CSR dianggap efisien dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat karena berada langsung di tengah-tengah masyarakat serta mengetahui kondisi kebutuhan masyarakat secara langsung. Kondisi tersebut mempertegas bahwa efisiensi proses pembangunan tidak hanya membebankan kewajiban pada satu pihak melainkan ada kerjasama antar pihak pemerintah dalam hal ini BUMN dan sektor privat atau swasta. Contoh program CSR dari BUMN bidang perkebunan yakni program PTPN 7 Peduli di PTPN VII PERSERO Lampung berbentuk program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan ini menjadi kewajiban bagi BUMN melalui kebijakan pemerintah tertuang dalam peraturan menag BUMN nomor PER-05/MBU/2007. Selain itu, sektor swasta peneliti mengambil contoh program CSR dari PT. Astra Internasional Tbk, untuk memberikan kontribusi secara nyata kepada masyarakat, Grup Astra telah mendirikan sembilan yayasan yang berada di bawah naungan PT. Astra International Tbk. untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan Grup Astra, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal sebagai penerima manfaat. Astra dan yayasan-yayasan berkoordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memaksimalkan manfaat yang dihasilkan dan tepat sasaran. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti hubungan program CSR terutama tentang kemitraan ekonomi untuk memberdayaan masyarakat yang mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dan membantu mejudkan kesejahteraannya. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan tentang Kebijakan Publik Lingkup kebijakan negara menurut Islamy 2001 yakni serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk konteks ini kebijakan dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik masyarakat dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun bukannya tidak mungkin suatu kebijakan publik akan dapat mengatasi permasalahan yang ada, untuk itu harus memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana dikatakan Raksasataya mengemukakan bahwa suatu kebijakan harus memuat elemen-elemen sebagai berikut Islamy, 2001, p. 10 a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. 14 Implementasi Program Kemitraan dalam Corporate Social Responsibility … Mengidentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu atau masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, dengan taktik dan startegi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat. Mendasari pengertian kebijakan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan CSR termasuk kebijakan pemerintah bagi perseroan atau badan usaha mengenai tanggung jawabnya bagi lingkungan dengan menciptakan program-program yang berwawasan lingkungan serta pemberdayaan ekonomi. Tinjauan tentang Program Menurut Jones pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan Nugroho, 2001, p. 51. Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program. b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa program merupakan rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Program merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, juga berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan Wahab, 2005. Secara etimologis pengertian implementasi menurut The Merriam-Webster Dictionary 2006 konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster tersebut, to implement mengimplementasikan berarti to provide the means for carrying out menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; dan to give practicaleffect to untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, peneliti menyimpulkam bahwa implementasi menunjukkan seluruh untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 1 11-21 15 dalam suatu kebijakan/program. Dengan membuat kebijakan tersebut pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap suatu kebijakan/program yang akan dirasakan oleh masyarakatnya. Karena implementasi akan menghasilkan suatu akibat dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu keputusan kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, dengan menghubungkan pengertian implementasi kebijakan serta program di atas, maka peneliti melihat bahwa implementasi program CSR melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu kebijakan pemerintah bagi badan usaha atau perseroan yang dituntut berdasarkan tanggung jawabnya bagi lingkungan usahanya melalui penciptaan program kemitraan. Program kemitraan ini tentunya berdampak baik bagi masyarakat. Implementasi programnya berjalan sukses apabila dilihat dari aktor pelaksana, anggaran maupun dilaksanakan sesuai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tinjauan Tentang Corporate Social Responsibility CSR Konsep CSR dimunculkan pertama kali tahun 1953, yaitu dengan diterbitkannya buku yang berjudul Social Responsibilities of Businessman karya Howard Bowen yang kemudian dikenal dengan “Bapak CSR”. Gema CSR makin bertiup kencang ditahun 1960-an ketika persoalan kemiskinan dan keterbelakangan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Tahun 1987, The World Commission on Evironment and Development WCED dalam Brundland Report mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, evironmental protection, dan social equity. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang harus dihapami dan diimplementasikan pada tingkat lokal. Pembangunan berkelanjutan sering dipahami hanya sebagai isu-isu lingkungan. Lebih dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan yang digambarkan oleh John Elkington dalam bagan triple bottom line sebagai pertemuan dari tiga pilar pembangunan yaitu “orang, planet, dan keuntungan” yang merupakan tujuan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah inti dari CSR yang tidak boleh dipahami secara parsial sekadar dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, ataupun dilihat dari lokasinya, yakni market place, workplace, environment, dan community saja, tetapi lebih dari itu. Suatu keharusan untuk melihat keterkaitan di antara semua elemen yang membentuk sebuah sistem CSR. Hal ini karena kondisi dan perubahan satu elemen akan mempengaruhi sistem secara menyeluruh. Dengan pemahaman ini, sebuah intervensi yang efektif dan efisien akan lebih mudah diperoleh untuk mencapai sustainability. CSR dan sustainability pada dasarnya adalah merajut dan menggerakan elemen people, planet, dan profit dalam satu kesatuan intervensi. Cara pandang satu kesatuan intervensi artinya setiap isu yang terkait dengan CSR harus dikaji dari perspektif people, planet, dan profit dalam satu kesatuan. Adapun salah satu definisi yang cukup menarik dari lingkar studi CSR Indonesia, yakni “upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan’. Dapat dipahami bahwa definis tersebut berupaya mengajak perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul dari usahanya demi pembangunan yang berkelanjutan. CSR Corporate Social Responsibility dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan 16 Implementasi Program Kemitraan dalam Corporate Social Responsibility … tersebut sebagi bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan empowerment, berasal dari kata “power” kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali diartikan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan yang kita inginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkenaan dengan pengaruh dan kontrol. Pegertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan freedom, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses Suharto, 2014. Tinjauan Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda meskipun substansinya tetap sama. Untuk konteks ini, Suharto 2014 mengungkapkan jika kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 1 11-21 17 a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial. b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera. Konsep welfare juga membantu mempetegas substansi pembangunan kesejahteraan sosial dengan menyatakan bahwa welfare kesejahteraan dapat diartikan sebagai “well-being” atau “kondisi sejahtera”. Tetapi, welfare juga berarti “The provisoon of social services provided by the state” dan sebagai “certain types of benefits, especially means-tested social securiry, aimed at poor people”. Artinya pembangunan kesejahteraan sosial merujuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang miskin. Seperti halnya pengalaman di negara lain, maka pembangunan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang yaitu pelayanan sosial social service/provisions, perlindungan sosial social protection, dan pemberdayaan masyarakat community/social empowerment. Ketiga fokus kegiatan tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi pencegahan, penyembuhan dan pengembangan Suharto, 2014. Gambar 1. Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sumber Suharto, 2014. METODE PENELITIAN Pendakatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan akan berhubungan dengan data-data yang bersumber dari berbagai dokumen tentang program CSR, literatur kebijakan publik, serta teori tentang pemberdayaan masyarakat. Dalam jenis penelitian kepustakaan, maka peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa dokumen dan jurnal tentang CSR yaitu program kemitraannya, teori tentang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Adapun teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan diantaranya pengumpulan data, reduksi data, menampilkan data, dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kebijakan/Strategi 1. Pencegahan 2. Penyembuhan 3. Pengembangan 18 Implementasi Program Kemitraan dalam Corporate Social Responsibility … menarik kesimpulan. Adapun fokus dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 1 Gambaran program kemitraan dalam CSR, dan 2 Implementasi program kemitraan CSR dengan melihat pada aktor pelaksana, anggaran yang ada serta pelaksanaan tujuan atau sasaran program. PEMBAHASAN Penelitian ini memiliki dua fokus dalam penyajian antara lain gambaran program kemitraan CSR dan implementasi program kemitraan CSR dengan melihat pada aktor pelaksana, anggaran yang ada serta pelaksanaan tujuan atau sasaran program. Deskripsi Program Kemitraan CSR Sujatmiko 2012 menyatakan bahwa program kemitraan diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Per-05/MBU/2007 tentang program kementruan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Dalam Permen ini dinyatakan bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut program kemitraa adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh melalui pemanfaatan dari dari bagian laba BUMN. Program kemitraan merupakan suatu program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008. Namun UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM tidak mengatur pengertian program kemitraan. UU tersebut hanya mengatur pengertian kemitraan. Dalam pasal 1 angka 13 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Kemitraan mengandung makna sebagai tanggung jawab moral perusahaan menengah atau besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya dalam bentuk kerjasama yang dilakukan untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang dan menjadi usaha besar. Pembinaan dan pengembangan ini dapat dilakukan dalam bentuk pemasaran, pembinaan dan pengembangan SDM, permodalan, manajemen dan teknologi. Sejak awal tanggung jawab sosial perusahaan ini memang telah ada, namanya saja yang berbeda dan berubah-ubah. Pada dasarnya terdapat dua macam tanggung jawab sosial perusahaan yaitu yang bersifat kepedulian ekonomi dan kepedulian sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk kepedulian ekonomi adalah seperti yang dilaksanakan oleh BUMN yang dikenal dengan program kemitraan PK. Kepedulian ekonomi tersebut berbentuk pinjaman lunak kepada golongan ekonomi lemah. Tanggung jawab sosial tersebut dapat pula dilakukan melalui pola kemitraan yang merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan UMKM dengan usaha besar dan pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat usaha yang dimitrakan. Pola kemitraan ini pada dasarnya dikategorikan menjadi dua yaitu pola pembinaan langsung dan Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 1 11-21 19 kerjasama. Pola pembinaan langsung merupakan pola yang melibatkan secara langsung antara usaha besar perusahaan pembina dan UMKM mitra binaannya. Pola-pola pembinaan langsung menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM antara lain a. Pola inti plasma, contoh dalam bidang agribisnis yaitu Perkebunan Inti Rakyat PIR. b. Pola subkontrak. c. Pola waralaba, contohnya ayam goreng KFC, Mc. Donald, dan lain sebagainya. Bisnis kemitraan dengan pola waralaba ini juga telah merambah di bidang jasa seperti perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. d. Pola perdagangan umum. e. Pola distribusi dan keagenan. f. Bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan joint venture dan outsourcing. Pola kerjasama merupakan pola pembinaan murni. Dalam pola ini tidak ada hubungan bisnis langsung antara perusahaan pembina dengan mitra binaan seperti yang terdapat dalam pola pembinaan langsung. Pola kerjasama merupakan pola kemitraan dengan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lain yang dipercaya untuk melakukan program kemitraan sebagai bentuk CSR perusahaan tersebut Kurniati dan Rahmatullah, 2011. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia SDM, keterampilan atau akses sehingga perusahaan memilih untuk menggandeng pihak lain mitra kerjasama dalam melakukan program kemitraan perusahaannya. Mitra kerjasama tersebut dapat berasal dari unsur pemerintah, konsultan, lembaga swadaya masyarakat LSM, maupun akademisi. Mitra kerjasama yang telah dipilih melaksanakan mekanisme program kemitraan dengan mitra binaan perusahaan pembina yang meliputi pelatihan pengusaha kecil, pelatihan calon konsultan pengusaha kecil, bimbingan usaha, konsultasi bisnis, monitoring usaha, dan lokakarya/seminar usaha kecil. Implementasi Program Kemitraan CSR Landasan hukum yang mengatur khusus mengenai program kemitraan yang dilakukan oleh BUMN dapat dilihat dari ketentuan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Lembaran Negara No 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297 dan Keputusan Kemeneg BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan sebagai peraturan-peraturan pelaksanaannya. Salah satu pertimbangan dalam UU Nomor 19 tahun 2003 bahwa BUMN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BUMN dalam melakukan perananya dalam ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan ikut berperan mengembangkan sektor UMKM. Pengembangan UMKM nantinya akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dengan berwirausaha dan/atau usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Pengembangan UMKM oleh BUMN ini diatur dalam pasal 88 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagaian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Peraturan Mentri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan telah mengatur sumber dana, bentuk dan program kemitraan. Sumber dana program kemitraan berasal dari 20 Implementasi Program Kemitraan dalam Corporate Social Responsibility … a. Sumber dana yang dipergunakan BUMN untuk program kemitraan dan bina lingkungan yang berasal dari penyisihan laba bersih. b. Jasa administrasi/bagi hasil/marjin, bunga deposito, dan atau jasa giro dana kemitraan. c. Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain. d. Penyaluran dana dari BUMN pembina lain. Dana program kemitraan ini dapat diberikan dalam bentuk a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dalam rangka meningkatkan produksi. b. Pinjaman khusus untuk membiayai dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan mitra usaha binaan. Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan promosi, dan lain-lain, beban pelaksanaan bersifat hibah maksimal 20% dari dana PK. KES I MP ULA N Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa program kemitraan CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada mitra usaha yaitu perusahaan kecil untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi sehingga dapat memupuk keuntungan lebih besar dan menjadi usaha yang besar dan tangguh. Program CSR oleh perusahaan besar dilakukan melalui pola-pola kemitraan, memiliki alokasi dana yang berasal dari laba bersih BUMN untuk kegiatan kemitraan. Program kemitraan CSR ini memiliki landasan hukum yang banyak mengalami penyempurnaan atau perubahan. SAR A N Berdasarkan kesimpulan dan teori mengenai implementasi kebijakan maka peneliti memberikan rekomendasi bagi kebijakan mengenai kemitraan CSR yaitu Kementrian BUMN seharusnya membuat prosedur pelaksanaan program kemitraan yang berisi tahapan-tahapan dalam memberikan dana kemitraan bagi calon mitra binaan, organisasi pelaksana dan kegiatan evaluasi PK karena belum ada landasan hukum yang mengatur hal-hal tersebut. DAF T AR PU STA KA Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung Alfabeta. Dictionary, M. W. 2006. The Merriam-Webster Dictionary. Merriam-Webster, Incorporated. Islamy, I. 2001. Prinsip-prinsip kebijakan negara. Jakarta Bumi Aksara. Nugroho, Riant, D. 2001. Public policy dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. Jakarta Elekmedia Komputindo. Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 1 11-21 21 Rahmatullah dan Trianita Kurniati. 2011. Panduan praktis pengelolaan CSR corporate social responsibility. Yogyakarta Samudra Biru. Suharto, Edi. 2014. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Bandung PT Refika Aditama. Sujadmiko, Ari. 2012. Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah umkm sebagai implementasi corporate social responsibility CSR perusahaan studi penerapan CSR PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Depok Universitas Indonesia. Wahab, S. 2005. Analisis kebijakan negara dari formulasi ke implementasi. Jakarta Bumi Aksara. 22 Implementasi Program Kemitraan dalam Corporate Social Responsibility … ... Demi menujang penelitian ini, peneliti mengkaitkan program CSR PT Rezky Energi Abadi dengan kearifan budaya lokal yaitu budaya Sipakatau yang merupakan falsafah hidup masyarakat Bugis Makassar. Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian Utama, 2018, Yulianti, 2018, Alfian & Rahayu, 2020, Syarifuddin, 2020 yang meneliti mengenai program CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam program CSR yang dijalankan menyatakan mampu meningkatkan kesejahteraan dari segi material, sosial dan spritual dengan memberikan bantuan pendanaan, masyarakat juga diberikan pelatihan dan pembinaan. ...... Dalam program CSR perusahaan PT Rezky Energi Abadi mampu meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi setiap kebetuhan masyarakat seperti Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility CSR PT Rezky Energy Abadi telah menjalankan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan nilai-nilai masyarakat sekitar sehingga hal ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utama, 2018, Yulianti, 2018, Alfian & Rahayu, 2020 dan Syarifuddin, 2020 yang meneliti mengenai program CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam program CSR yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan dari segi material, sosial dan spritual dengan memberikan bantuan pendanaan, masyarakat juga diberikan pelatihan dan pembinaan. ... BurhanMuh. Wahyuddin AbdullahRoby AditiyaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Corporate Social Responsibility bagi kesejahteraan masyarakat dengan kearifan budaya Sipakatau dalam pelaksaanaanya. Penelitian ini dilakukan pada PT Rezki Energi Abadi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sumber data penelitian dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penilitian ini adalah Budayawan Bugis-Makassar, Manager keuangan PT Rezky Energi Abadi, Guru di TKA/ TPA Raodathul Jannah sebagai masyarakat. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif dengan uji keabsahan data digunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Corporate Social Responsibility PT Rezky Energy Abadi mampu meningkatakan kesejahteraan masyarakat. Nilai budaya Sipakatau yaitu sikap saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, saling tolong menolong dan bekerja sama dalam menjalankan kehidupan dalam program CSR PT Rezky Energy Abadi memiliki keselaran yang tidak mementingkan satu aspek, mengedapankan kepentingan pribadi dan tidak mengabaikan hak-hak disekitarnya, Nilai budaya Sipakatau dalam program CSR PT Rezky Energi Abadi akan mencapai hasil yang lebih efektif dalam elevasi kesejahteraan masyarakat dari segi material, sosial dan spiritualnya.... Related to the research in this article is CSV-3, which is a partnership on the 17th goal of the SDGs [19]. Source [22] The implementation of CSV, which is carried out in partnership with PT Nestle Indonesia Panjang Factory [28], provides technical and financial assistance to the community as a supplier of raw materials for coffee, cacao, milk to help improve the welfare of the community, as shown in Table 6. This partnership has increased quality agricultural products from farmers and breeders and supplied quality raw materials for Nestle production. ...... The obstacles faced by people's farmer beef cattle in partnering and operating can be minimized through partnerships with feedlot companies. So that the good advantages of the CSV partnership concept can be elaborated when compared to ordinary partnerships, as shown in Table 7. * Elaboration from [23], [13], [10], [11], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [7], [24], [25], [26], [27], [28] In creating shared value in CSV, companies can carry out activities such as social business. With the development of the CSV concept, social challenges are at the heart of business strategies and opportunities in creating value for society. ... Endang SuhendarSukardiAround 30-40% of Indonesia’s domestic beef needs depend on imports, especially for Jakarta and its surroundings. For this reason, it is necessary to develop cattle farming and improve various sectors so that Indonesia does not depend on imports. Situational analysis research was conducted to determine the actual condition of cattle farming and prospects for the model of people’s beef cattle partnerships financing. The research was conducted by analyzing literature and applying survey techniques with a direct interview with feedlot companies. In this study, corporations are used as feedlot companies appointed as data sources to find primary data related to this research. The situation analysis was carried out on beef consumption, cattle population and ability to meet demand, current partnership model, and potential implementation of a partnership model with Creating Shared Value. The situation analysis results show that the partnership model with the concept of Creating Shared Value can be applied and can increase the people’s beef cattle farming business and encourage an increase in the fulfillment of beef needs.... Peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini pembuatan dan penerapan kebijakan Nirwana et al., 2017 dan sebagai aktornya pelaksana salah satunya dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN Aprilinda & Puspa, 2019. BUMN adalah sebuah badan usaha yang mempunyai peranan penting sebagai agen pembangunan Aqmarina, 2018 dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Devi Yulianti, 2018. ...... Sedangkan menurut Usman 2004 kata pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengusahakan sesuatu dari keadaan sebelumnya yang tidak memiliki daya, tenaga, kekuatan menjadi keadaan atau situasi yang berdaya, bertenaga dan mempunyai kekuatan. Jadi dapat dikatakan pemberdayaan itu sebagai suatu proses dan tujuan Yulianti, 2018. ...Andi Syaiful ZainalAnwar Said Maulina MaulinaMasalah dalam penelitian ini adalah masih ditemukannya anak usia sekolah yang sulit melanjutkan pendidikannya disebabkan faktor kemiskinan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayan pendidikan masyarakat miskin di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan hasil penelitian menghasilkan pola pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan pemberdayaan pendidikan yang telah ada sebelumnya. Pada pemberdayaan pendidikan sebelumnya pihak pemerintah atau lembaga-lembaga swasta lebih dominan melakukan pemberdayaan pendidikan, sedangkan pada pola pemberdayaan pendidikan dengan pola one help one tersebut, pemberdayaan pendidikan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi pemberdayaan pendidikan antara keluarga mampu dengan keluarga kurang mampu miskin. Hasil pemberdayaan dengan pola one help one tersebut telah memberdayakan pendidikan sebanyak 283 kepala keluarga. Adapun wujud pemberdayaanya pendidikan adalah keluarga mampu memberikan beasiswa pendidikan sampai tingkat pendidikan dasar bagi satu keluarga kurang mampu.... Sedangkan menurut Usman 2004 kata pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengusahakan sesuatu dari keadaan sebelumnya yang tidak memiliki daya, tenaga, kekuatan menjadi keadaan atau situasi yang berdaya, bertenaga dan mempunyai kekuatan. Jadi dapat dikatakan pemberdayaan itu sebagai suatu proses dan tujuan Yulianti, 2018. ...Andi Syaiful ZainalAnwar SaidMaulina MaulinaMasalah dalam penelitian ini adalah masih ditemukannya anak usia sekolah yang sulit melanjutkan pendidikannya disebabkan faktor kemiskinan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayan pendidikan masyarakat miskin di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan hasil penelitian menghasilkan pola pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan pemberdayaan pendidikan yang telah ada sebelumnya. Pada pemberdayaan pendidikan sebelumnya pihak pemerintah atau lembaga-lembaga swasta lebih dominan melakukan pemberdayaan pendidikan, sedangkan pada pola pemberdayaan pendidikan dengan pola one help one tersebut, pemberdayaan pendidikan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi pemberdayaan pendidikan antara keluarga mampu dengan keluarga kurang mampu miskin. Hasil pemberdayaan dengan pola one help one tersebut telah memberdayakan pendidikan sebanyak 283 kepala keluarga. Adapun wujud pemberdayaanya pendidikan adalah keluarga mampu memberikan beasiswa pendidikan sampai tingkat pendidikan dasar bagi satu keluarga kurang BasukiProductive Economic Enterprises Program UEP is one approach to social welfare programs to accelerate poverty eradication. Through UEP the poor get facilities to be used in business through the Joint Business Group KUBE. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. This research is intended to obtain information about the implementation of the Productive Economic Enterprises UEP program through KUBE using the implementation model of George C. Edward III. The results of the analysis concluded that 1 the implementation of the Productive Economic Enterprises UEP policy through KUBE in Citarik Village, Palabuhanratu District did not go well, 2 there were several obstacles in the implementation of the Productive Economic Enterprises UEP policy through KUBE in Citarik Village. Palabuhanratu District, and 3 several efforts have been made to overcome the obstacles that study aims to determine 1 the implementation of the policy of changing the status of a village to a sub-district, 2 the productivity of the community's economic business, and 3 the influence of the implementation of the policy of changing the status of a village to a village on the productivity of the community's economic business in the Jampangkulon Village. The population of this research is all economic business actors in Jampangkulon Village, totaling 782 people, with a total sample of 89 people taken using the Proportionate Stratified Random Sampling technique. The results of the calculation of descriptive analysis show that the average score of the Variable Policy Implementation Changes in Village Status into Kelurahan is or of the ideal value and is included in the good category, while the Productivity of Community Economic Enterprises is or % of the ideal value and included in the good category. The results of statistical analysis obtained the price of rXY = which is included in the criteria is quite strong. With a significance value 2-tailed < so it can be concluded that the Implementation of the Policy on Changing the Status of a Village to a Village has a positive and significant effect on the Productivity of Community Economic Enterprises. The coefficient of determination KD is which means of the Community Economic Business Productivity variable Y can be explained by the Variable of Policy Implementation to Change Village Status to Kelurahan X, and the rest is determined by other factors. While the linear regression equation model obtained is Y = + Therefore, to increase the productivity of the community's economic business, it is recommended to increase the efficiency and effectiveness of the Policy Implementation to Change the Status of Villages to Zalliza GausMeirinawati MeirinawatiPemerintah menetapkan peraturan corporate social responsibility dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 bagi perseroan terbatas yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam, seperti PT. Pertamina Tbk. Sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, PT. Pertamina melalui Marketing Operasional Regional MOR V melakukan PKBL program kemitraan untuk UMKM binaan di Kota Surabaya. Salah satu UMKM binaan Pertamina yakni, Pusat Ekonomi Jambangan Hebat Pejabat di Jambangan. Untuk mencapai tujuan CSR, Pertamina memberikan pelatihan dasar, bantuan alat-alat usaha, dan pemasaran produk. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan efektivitas program Pejabat melalui CSR Pertamina program UMKM. Fokus penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan menurut Sutrisno, ada lima indikator yang mempengaruhi efektivitas suatu program yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Jenis data yang diambil menggunakan data primer dan data sekunder. Efektivitas program Pejabat dalam indikator pemahaman program, semua anggota Pejabat sudah mengetahui program tersebut melalui sosialisasi dengan baik. Program Pejabat sudah tepat waktu, bagi warga Jambangan dan tim CSR Pertamina, sesuai keadaan lingkungan kampung Pejabat dan kebutuhan mereka. Program Pejabat sudah tepat sasaran, kampung RT 02 RW 01 sebagai sasaran program CSR memiliki potensi yang perlu dikembangkan untuk membantu peningkatan ekonomi kreatif warga meskipun masih ada kekurangan bantuan memasarkan produk UMKM. Tercapainya tujuan, berhasil sebesar 70% dan sisanya, Pertamina bekerjasaama dengan warga Pejabat untuk mengembangkan produktifitas melalui pembinaan lanjutan. Perubahan nyata, dilihat dari peningkatan laba pelaku UMKM Pejabat, setelah adanya bantuan CSR Pertamina. Meskipun belum maksimal, Pertamina sudah menjadikan warga kampung Pejabat sedikit banyak mandiri. Kata Kunci Efektivitas, Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, UMKM The government sets regulations on corporate social responsibility in the Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 for limited liability companies whose activities are related to natural resources, such as PT. Pertamina Tbk. As a form of corporate responsibility towards the surrounding environment, PT. Pertamina through Regional Operational Marketing MOR V conducted a PKBL partnership program for assisted MSMEs in the city of Surabaya. One of the MSMEs assisted by Pertamina is the Great Jambangan Economic Center Official in Jambangan. To achieve CSR goals, Pertamina provides basic training, assistance with business tools, and product marketing. The research objective was to describe the effectiveness of the official program through Pertamina's CSR UMKM program. The research focus used a descriptive qualitative approach. The theory used, according to Sutrisno, is that there are five indicators that affect the effectiveness of a program, namely Program Understanding, Right on Target, On Time, Achievement of Goals, and Real Change. Types of data taken using primary data and secondary data. The effectiveness of the official program in the indicators of program understanding, all members of the Official are familiar with the program through good socialization. The Official Program is on time, for the residents of Jambangan and the Pertamina CSR team, according to the conditions of the official village and their needs. The official program has been right on target, the village of RT 02 RW 01 as the target of the CSR program has the potential that needs to be developed to help increase the creative economy of the community even though there is still a lack of assistance in marketing MSME products. Achievement of objectives, succeeded by 70% and the rest, Pertamina collaborated with residents of officials to develop productivity through further coaching. Real change, seen from the increase in profits of MSME officials, after Pertamina's CSR assistance. Even though it has not been maximized, Pertamina has made the residents of Pejabat village more or less independent. Keywords Effectiveness, Corporate Social Responsibility, Partnership, UMKMRezty Karina Virnandhita Dadang Mashurmaka dengan itu PT Tunggal Perkasa Plantations memberikan program CSR yang nantinya sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indragiri Hulu. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indragiri Hulu menengah kebawah dan sebagian juga merupakan karyawan PT Tunggal Perkasa Plantations dengan penghasilan yang tidak menentu dan tingginya angka pengangguran Dengan hadirnya program CSR diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian serta mengurangi pengangguran khusunya pemuda desa setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi Corporate Social Responsibillity PT Tunggal Perkasa Plantations terhadap masyarakat dan untuk mengetahui Bagaimana faktor penghambat dalam membantu sumber daya masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di analisis berdasarkan masalah penelitian. Konsep teori yang di gunakan adalah teori Wahyudi mengenai Implementasi CSR. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi CSR PT Tunggal Perkasa Plantations di Indragiri Hulu belum terimplemensi dengan baik dan belum maksimal dalam pelaksanaanya dikarenakan masih ditemukan faktor penghambat yaitu komunikasi dan partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini menyebabkan pengelolaan program tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kata Kunci Corporate Social Responsibillity; Implementasi; MasyarakatPanduan praktis pengelolaan CSR corporate social responsibilityTrianita Rahmatullah DanKurniatiRahmatullah dan Trianita Kurniati. 2011. Panduan praktis pengelolaan CSR corporate social responsibility. Yogyakarta Samudra masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosialEdi SuhartoSuharto, Edi. 2014. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Bandung PT Refika kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah umkm sebagai implementasi corporate social responsibility CSR perusahaan studi penerapan CSR PTAri SujadmikoSujadmiko, Ari. 2012. Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah umkm sebagai implementasi corporate social responsibility CSR perusahaan studi penerapan CSR PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Depok Universitas kebijakan negara dari formulasi ke implementasiS WahabWahab, S. 2005. Analisis kebijakan negara dari formulasi ke implementasi. Jakarta Bumi Aksara.

Sejak1990-an, kemitraan tanggung jawab terbatas (LLP) telah menjadi bentuk organisasi bisnis yang populer bagi banyak profesional berlisensi, seperti pengacara, dokter, arsitek, dokter gigi, dan akuntan. LLP adalah makhluk hukum negara dan dapat dibentuk oleh dua atau lebih mitra.

ArticlePDF Available AbstractThe purpose of this study is to describe the partnership of early childhood education between school families and the community. This type of research was a qualitative deskriptif approach. The research subjects were parents, educators and managers. Data were collected through interviews, observation, and document study. The data were analyzed using the qualitative analysis techniques data collecting, data display and conclusion drawing. The results showed that the relationship of partnerships and cooperation between PAUD institutions and parents and the community of students can be achieved to the maximum and increase the role of parents of early childhood and the community in the implementation of early childhood education institution programs. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. 181ISSN 2622-6952KEMITRAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINISINERGI TIGA PILAR PENDIDIKAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKATJamilahProgram Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Sumenepjamilah purpose of this study is to describe the partnership of early childhood education between school families and the community. This type of research was a qualitative deskriptif approach. The research subjects were parents, educators and managers. Data were collected through interviews, observation, and document study. The data were analyzed using the qualitative analysis techniques data collecting, data display and conclusion drawing. The results showed that the relationship of partnerships and cooperation between PAUD institutions and parents and the community of students can be achieved to the maximum and increase the role of parents of early childhood and the community in the implementation of early childhood education institution partnership, parents, school, societyAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemitraan pendidikan anak usia dini antara keluarga sekolah dan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah para orang tua pendidik dan pengelola Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik kualitatif diantara pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan dan kerjasama antara lembaga PAUD dengan orang tua dan masyarakat peserta didik bisa dicapai secara maksimal dan meningkatkan peranan orang tua anak usia dini dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program lembaga Kunci kemitraan, orang tua, sekolah, masyarakat SIMULACRA, Volume 2, Nomor 2, November 2019182I. PENDAHULUANMutu pendidikan saat ini merupakan salah satu persoalan yang ada dalam dunia pendidikan, khususnya dalam program pendidiakan anak usia dini. Menurut Depdiknas 2002 1 ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia tidak merata 1 kebijakan pendidikan dengan menggunakan pendekatan production function atau input-output analysis. Menurut pendekatan ini sekolah merupakan pusat produksi yang melahirkan input dan menghasilkan output; 2 pendidikan yang dilaksanakan secara birokratik analitik sehingga sekolah tidak bisa mandiri dalam proses penyelenggaraannya; 3 keterlibatan stakeholders masih minim. Misalnya keputusan sekolah sering diabaikan terutama guru. Padahal guru merupakan ujung tombak dari perubahan sekolah. Orang tua dan masyarakat juga merupakan stakeholders yang selama ini diabaikan dalam pengelolaan pendidikan. Mereka memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang baik di masyarakatnya. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak mempunyai andil yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk menuju kehidupannya yang lebih komplek. Sementara itu, partisipasi orang tua dan masyarakat selama ini pada umumnya baru sebatas dukungan dana, sedangkan dukungan lain seperti pemikiran moral, pengelolaan, jasa kurang mendapat perhatian. Ada beberapa alasan mengapa orang tua harus terlibat dalam program diantaranya 1 Keinginan orang tua untuk terlibat, keinginan orang tua yang ingin terlibat secara penuh telah meningkat dari tahun ke tahun; 2 Peningkatan prestasi dan keterampilan sosial, ketika orang tua terlibat citra diri dan prestasi anak-anak akan terus meningkat, 3 Dukungan orang tua, orang tua lebih mendukung program di mana mereka memiliki kontak langsung dan memiliki keterlibatan bermakna; 4 Hak orang tua, pendidik anak usia dini mengakui bahwa orang tua memiliki hak untuk terlibat dalam program-program yang mempengaruhi mereka; 5 Tugas orang tua, setiap orang tua harus terlibat dalam beberapa cara untuk setidaknya ketika anak-anak mereka dalam program. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan performa peserta didik adalah melalui penguatan kemitraan antara sekolah, orang tua, dan institusi-institusi kemasyarakatan yang terkait. Salah satu kriteria PAUD yang berkualitas adalah memberikan pelayanan berdasarkan program yang berkualitas pula, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wortham 2013 47 bahwa PAUD yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1 Berprinsip pada perkembangan anak. 2 Memiliki kurikulum yang seimbang. 3 Memperhatikan hubungan orang tua, guru dan anak. 4 Memberikan penilaian dan pertanggungjawaban. 5 Menghargai perbedaan anak dan keluarga. 6 Memperhatikan etika dan hubungan antar guru. Pendapat di atas mengungkapkan bahwa PAUD yang berkualitas memiliki hubungan baik antara orang tua, anak dan guru atau dengan kata lain memasukkan partisipasi orang tua ke dalam program sekolah. Hal tersebut dilakukan karena mengingat bahwa anak usia dini pada Jamilah Kemitraan pendidikan anak usia dini... 183dasarnya tidak dapat terlepas dari pengasuhan dan pengawasan orang tua, baik dalam lingkungan rumah maupun dalam lembaga pendidikan atau sekolah, di mana Mansur 2009 339 menyatakan bahwa “orang tua memiliki tanggung jawab sejak akal pikiran anak belum sempurna sampai anak mampu menemukan dirinya atas tindakannya sendiri”. Berdasarkan uraian di atas, akan dikembangkan model kemitaraan orang tua sekolah yang tepat dengan karakteristik masyarakat setempat. Sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berlangsung secara optimal. Sekolah sebagai salah satu lembaga formal yang memang dengan sengaja dirancang sebagai tempat belajar, tempat untuk berkomunikasi antara guru dan murid, yang difasilitasi dengan peralatan belajar laboratorium, perpustakaan, olah raga, music, teknologi informasi maka di sekolah seolah-olah sebagai tempat yang khusus untuk melaksanakan kegiatan pendidikan atau belajar. Namun demikian sekolah bukan identik dengan pendidikan, karena aktivitas pendidikan terjadi secara luas baik dalam keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja. Kemitraan orang tua dalam sekolah memberikan manfaat penting bagi prestasi peserta didik adalah memberikan sumber daya untuk menambah serrta melengkapi keberadaan peluang program untuk pembaharuan staf dan inovasi program sekolahi, serta dukungan orang tua dalam hal politik Keith dan Girling, 1991. Beberapa alasan utama yang mendasari pentingnya melibatkan orang tua dalam pendidikan di lembaga pendidikan menurut Epstein 1991 dalam Brewer 2007 238 adalah 1 orang tua dan guru lebih banyak memiliki kesamaan dibandingkan perbedaan dalam mendidik anak. Mereka banyak memiliki tujuan dan kebutuhan yang perlu dibagi satu dengan lainnya, 2 keterlibatan orang tua dalam program tidak hanya berhenti pada pendidikan anak, tetapi sebaiknya berlanjut sampai pada jenjang berikutnya, 3 program yang disusun lembaga pendidikan melibatkan semua anggota keluarga, 4 program yang disusun lembaga pendidikan menjadikan tugas guru menjadi lebih mudah, dan 5 program berkembang seiring dengan kemitraan orang tua dalam pendidikan bagi orang tua meliputi 1 orang tua berusaha meningkatkan interaksi dan diskusi dengan anak-anak mereka, dan menjadi lebih tanggap serta peka terhadap kebutuhan sosial, emosional, dan perkembangan intelektual anak, 2 orang tua akan semakin percaya diri dalam mengasuh anak-anak mereka, 3 orang tua mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan anak-anak mereka, sehingga mereka akan menjadi lebih mampu memberikan cinta kasih dan penguatan serta mengurangi hukuman bagi anak-anak mereka, 4 orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peranan guru dan kurikulum sekolah, 5 ketika orang tua mengerti apa yang sedang dipelajari oleh anak-anak mereka, mereka menjadi lebih semangat untuk membantu anak-anaknya belajar di rumah, 6 kepedulian orang tua terhadap sekolah meningkat dan kebulatan tekad serta komitmen mereka terhadap sekolahpun semakin kuat, dan 7 orang tua menjadi lebih sadar dan menjadi lebih aktif dalam memberikan perhatian serta bantuan SIMULACRA, Volume 2, Nomor 2, November 2019184terhadap pendidikan anak mereka ketika diminta oleh sekolah untuk ambil bagian dalam tim pengambil keputusan. Manfaat kemitraan masyarakat dalam pendidikan bagi guru meliputi 1 para guru dan kepala sekolah akan mendapatkan nilai moral yang lebih tinggi dalam pandangan orangtua, 2 para guru dan kepala sekolah akan mendapat penghargaan yang lebih tinggi atas profesi mereka dari pihak orangtua, 3 pelibatan orang tua secara konsisten yang akan meningkatkan komunikasi dan hubungan yang baik antara pihak orangtua, guru, dan para pegawai, 4 para guru dan kepala sekolah merasakan adanya peningkatan kepuasan kerja di dalam diri mereka. Bagi sekolah, manfaat yang dapat diambil dari keterlibatan orang tua dalam pendidikan meliputi 1 sekolah-sekolah yang aktif melibatkan orang tua dan masyarakat cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di masyarakat, 2 hubungan sekolah dan orang tua dilandasi oleh adanya kepercayaan dan saling pengertian. Sekolah perlu menunjukkan ketulusan kepada orang tua bahwa mereka benar-benar peduli dengan kemajuan anak. Di masa awal sekolah upaya membangun hubungan dengan orangtua tentunya sangat menantang dan tingkat keikutsertaan rendah. Tapi setelah tercapai kepercayaan itu, orangtua kemudian mau terlibat dan semua tertuju pada satu arah yaitu kemajuan anak. Bahkan di tempat rekreasi untuk mengisi waktu luangpun terjadi aktivitas pendidikan atau belajar. Sekolah tidak berada pada ruang hampa yang steril dari pengaruh kekuatan-kekuatan sosial yang lain. Kekuatan masing-masing elemen tersebut akan berarti manakala digerakkan secara sinergis untuk mendukung aktivitas pendidikan. Elemen-elemen kekuatan sosial tersebut, dalam bahasa para sosiolog sering dikenal dengan istilah social capital atau modal sosial. Oleh karenanya teori pertama yang menjadi basis kajian kemitraan dalam pendidikan adalah teori modal sosial social capital theory. Selain mengkoordinir kekuatan relasi sosial, dalam prakteknya kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat terjadi pendistribusian kerja dan kewenangan. Sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat saling mempertukarkan job sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mensupport pendidikan anak di sekolah. Pertukaran job dan kewenangan antar elemen ini dipandang mampu menyelesaikan “pekerjaan” dan masing-masing elemen saling diuntungkan. Model pertukaran pekerjaan dan kewenangan ini dalam bahasa para sosiolog dikenal dengan exchange theory atau teori METODEPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dan memperoleh makna yang lebih mendalam. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya data yang dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk kalimat Sugiyono, 2011 46 karakteristik penelitian kualitatif bersifat induktif, pengembangan konsep didasarkan atas data yang ada. Sumber data dari informan, dokumen dan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, obeservasi, studi dokumen. Jamilah Kemitraan pendidikan anak usia dini... 185Teknik pengumpulan data dengan menggunakan analisis interaktif Milles and Huberman. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik kualitatif diantara pengumpulan data, penyajian data dan penarikan HASIL DAN Kemitraan Pendidikan dalam KeluargaDalam konteks kemitraan antara sekolah, keluarga dan masyarakat, sekolah berperan sebagai mesin yang menyediakan jasa yang mempersatukan ketiga elemen tesebut. Kalau diperhitungkan secara seksama, mereka memiliki kepentingan yang saling melengkapi, dan oleh karenanya menghasilkan sejumlah transaksi. Relasi transaksi pendidikan antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dalam pola tersebut, sekolah menjadi mesin sentral yang menjadi perantara untuk mempersiapkan peran-peran sosial dalam keluarga dan masyarakat. Namun, peran sentral sekolah sebagai mesin tidak akan dapat berfungsi secara maksimal tanpa transaksi-transaksi dengan orang tua dan masyarakat. Orang tua mempertukarkan uang atau barang dengan jasa yang disediakan di sekolah, yang berupa pendidikan untuk menjadikan anakanaknya baik, cerdas, dan terampil. Orang tua menginginkan anaknya menjadi individu yang baik, cerdas, dan terampil agar siap memainkan peran di masyarakat. Masyarakat berkepentingan dengan individu yang baik, cerdas, dan terampil dalam rangka untuk menjamin eksistensi dan stabilitas sosial. Guna mencapai keinginan tersebut, masyarakat menyediakan resources dan atau volunteer yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengoptimalkan proses orang tua terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya dalam PAUD menjadi hal yang mendasar bagi kelancaran program PAUD itu sendiri. Peran aktif orang tua sangat diperlukan dalam mengarahkan anak dalam proses belajar mengajar maupun sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran itu ini sesuai dengan pendapat Hornby, 2011 32 yang menyatakan bahwa partisipasi orang tua pada umumnya berwujud dukungan orang tua dalam bentuk pendanaan dan terhadap hal-hal tertentu dalam pendidikan anak mereka seperti menghadiri kegiatan anak, mengantar dan menjemput anak, membayar uang sekolah. Pada tahap ini yang dinilai adalah kehadiran dan partisipasi orang tua dalam membantu PAUD untuk menyusun suatu program atau memberikan buah kiran pada awal pelaksanaan kegiatan lembaga PAUD. Hal ini selaras dengan teori Beaty 1984 206 yang mengatakan bahwa pada pertemuan awal dengan orang tua, pendekatan paling efektif adalah fokus pada anak, bukan pada program yang diselenggarakan di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Morrison 2012 372 bahwa partisipasi orang tua, apapun latar belakangnya, cenderung dapat meningkatkan pencapaian siswa dan mendorong hasil pendidikan yang positif. Hubungan tersebut berlaku bagi seluruh keluarga dari semua latar belakang ekonomi, ras/etnis, dan pendidikan. SIMULACRA, Volume 2, Nomor 2, November 2019186Dalam proses yang melibatkan orang tua dalam pembelajaran anak usia dini ketika mengacu pada pendapat Morrison 1988 323 tentang kesiapan pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan orang tua. Ada tiga tingkat kesiapan pendidik untuk melibatkan orang, maka dalam penelitian inimenunjukkan tingkat kesiapan guru dalam tingkat kedua yaitu kesiapan partisipasi orang tua terhadap pelaksanaan program di PAUD yaitu untuk keberhasilan dan kemajuan program PAUD. Orang tua merupakan faktor pendorong utama dalam keberhasilan program PAUD. Pengetahuan orang tua mengenai informasi bahwa pentingnya pendidikan di masa golden age merupakan salah satu bentuk partisipasi orang tua. Tingkat kepercayaan para orang tua terhadap lembaga PAUD menjadi pintu utama bagi lembaga menuju keberhasilan program. Partisipasi orang tua anak usia dini adalah bentuk partisipasi orang tua dalam program pendidikan anak usia serta dan partisipasi mereka yang ditunjukan dalam rapat, keikutsertaannya dalam mengemukakan pendapat, dan partisipasinya dalam monitoring dan evaluasi kegiatan. Partisipasi merupakan tingkat kerjasama yang minimum, misalnya orang tua datang dan membantu sekolah jika diundang dalam bentuk rapat wali murid. Partisipasi merupakan tingkat kerjasama yang lebih luas dan tinggi tingkatannya. Orang tua dan sekolah duduk bersama membicarakan berbagai berbagai program dan kegiatan Kemitraan Pendidikan dengan SekolahPartisipasi merupakan tingkat kerjasama yang minimum, misalnya orang tua datang dan membantu sekolah jika diundang dalam bentuk rapat wali murid. Partisipasi merupakan tingkat kerjasama yang lebih luas dan tinggi tingkatannya. Orang tua dan sekolah duduk bersama membicarakan berbagai berbagai program dan kegiatan anak. Menurut Mulyasa 2007 168-169, beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah dalam rangka mengembangkan kemitraan dengan orang tua antara lain 1. Melibatkan orang tua secara profesional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. 2. Menjalin komuikasi secara intensif dan proaktif. Untuk maksud tersebut, sekolah dapat melakukan hal-hal berikut. a. Mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan sekolah, dewan pendidikan, dan komite sekolah bagi orang tua peserta didik baru. Lakukan perkenalan dan orientasi singkat tentang sekolah dan berbagai kegiatannya b. Mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua, sehingga rapat dapat efektif dan mereka saling mengenal. c. Mengirimkan berita tentang sekolah secara periodik, sehingga orang tua mengetahui sekolah, program dan perkembangannya. d. Membagikan daftar tenaga kependidikan secara lengkap termasuk alamat dan nomor telepon dan tugas pokok, sehingga orang tua dapat berhubungan langsung dengan mereka jika Jamilah Kemitraan pendidikan anak usia dini... 187diperlukan. e. Mengundang orang tua dalam rangka mengembangkan kreativitas dan prestasi peserta didik. f. Mengadakan kunjungan ke rumah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pribadi peserta didik g. Mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab antara sekolah dengan orang tua dalam pembinaan peserta didik. h. Melibatkan orang tua dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, peringatan hari-hari besar, pentas seni. Pelibatan orang tua ini disesuaikan dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka dengan program kegiatan yang akan dilakukan di sekolah. i. Melibatkan orang tua dalam mengambil berbagai keputusan, agar mereka ikut merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya. j. Mendorong guru untuk memberdayakan orang tua sebagai sumber belajar dan menunjang keberhasilan belajar peserta upaya-upaya tersebut, hal terpenting yang harus dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan partisipasi orang tua di sekolah adalah dengan merencanakan atau membuat program pelibatan orang tua di sekolah. Program pelibatan orang tua di sekolah dapat dirancang dalam berbagai bentuk yang tentunya harus disesuaikan dengan situasi, kondisi dan budaya orang tua dan guru yang ada di sekolah tersebut. Jawaban atas masalah itu dapat menjadi pijakan dalam merumuskan program yang berbasis pada aspirasi dan kebutuhan orang tua, yang pada akhirnya mereka mendukung setiap program yang akan diimplementasikan di kelompok bermain. Adanya kesejajaran temuan yang dihasilkan dari penelitian ini dan beberapa penelitian yang sejenis mengindikasikan bahwa partisipasi orang tua dalam pengelolaan program pendidikan di kelompok bermain menjadi prasyarat bagi pengelolaan program pendidikan anak usia dini yang adaptif dengan lingkungan masyarakat Kemitraan Pendidikan dengan MasyarakatMasyarakat menyediakan sumber-sumber daya resources yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan di sekolah. Sumber-sumber tersebut mungkin ada yang memerlukan dan tidak memerlukan biaya untuk pemanfaatannya bagi sekolah. Sekolah sebagai pihak pelaksana praktis pendidikan harus mampu mengidentikasi dan memanfaatkan secara optimal resources yang ada di masyarakat untuk kepentingan pendidikan di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kemitraan sekolah dengan masyarakat adalah1. Pemimpin sekolah dan para pengambil kebijakan harus mendorong rekonseptualisasi sekolah negeri untuk memupuk pentingnya sumber sumber ekonomi. 2. Pihak sekolah dan organisasi sosial lainnya diharapkan menyediakan link layanan secara hati-hati dengan mempertimbangkan cakupan, SIMULACRA, Volume 2, Nomor 2, November 2019188kebutuhan dana, kompleksitas organisasi dan profesi, dan jenis layanan yang akan diberikan. 3. Mencari alternatif sumber pendanaan bagi proyek kegiatan bersama masyarakat dengan selalu menjaga konsistensi dan stabilitas. Semakin besar dan kompleks kegiatan, semakin besar pula membutuhkan pendanaan. Beragam stakeholders di sekolah harus dijadikan mitra kerja, tidak hanya sebagai pendengar, namun juga dalam diskusi dan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan perbaikan sekolah, meningkatkan performa siswa dan memperkuat peran keluarga. Decker and Decker, 2003 105. Kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat didesain untuk memfasilitasi jejaring agar dapat menarik berbagai ide dan sumber daya, berbagi pengalaman yang terbaik, dan mengenalkan kepada masyarakat luas akan pentingnya kemitraan. Hal demikian dapat menjaga agar tidak ketinggalan informasi dan trend pendidikan yang terbaru, penyediaan sumber-sumber daya, dan publikasi agar program yang lebih efektif dan kontekstual Decker and Decker, 2003 106.Dalam bentuk praktis kemitraan antara sekolah dengan masyarakat dapat diwujudkan dalam beragam bentuk dan peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya perusahaan lokal dapat mensupport sekolah dengan menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya dan waktu. Para pengusaha dapat menyumbangkankan peralatan, menyediakan tamu ahli, sebagai tuan rumah studi lapangan, atau menawarkan training magang bagi para siswa, sehingga para siswa memahami hubungan antara dunia sekolah dengan dunia kerja, dan mengetahui model peran baru untuk ditiru. Masyarakat mungkin juga memiliki budaya tertentu yang dapat direeksikan di sekolah seperti budaya daerah, dimana sekolah dapat menyelenggarakan apresiasi budaya dan para siswa dapat berpartisipasi dengan bermain peran dengan menggunakan pakaian adat dalam budaya masyarakat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KemitraanHasil temuan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan dalam penyelenggaraan PAUD menunjukkan tingkat a Pendidikan masyarakat orang tua berpendidikan TK, SD, SMP, SMA, SI selalu memberi motivasi terhadap belajar anak dan mendukung belajar anak dengan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk belajar, Orang tua yang berpartisipasi dalam lembaga PAUD rata-rata memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua yang tidak berpartisipasi. Orang tua yang berpartisipasi di lembaga PAUD paling rendah berpendidikan SD dan paling tinggi adalah S1, namun rata-rata berpendidikan SMA. Sedangkan orang tua yang tidak berpartisipasi di lembaga PAUD paling tinggi berpendidikan SMA dan sebagian besar berpendidikan SMP dan SD. Dari tingkat pendidikan orang tua menunjukkan bahwa orang tua Jamilah Kemitraan pendidikan anak usia dini... 189yang berpendidikan lebih tinggi memiliki persepsi yang lebih baik tentang pendidikan anak usia dini dan lembaga PAUD dibandingkan dengan yang berpendidikan lebih rendah. PAUD paling tinggi berpendidikan SMA dan sebagian besar berpendidikan SMP dan Jenis pekerjaaan, orang tua yang memiliki pekerjaan tentunya mampu mendukung, menyetujui dan mendanai semua program yang diputuskan oleh sekolah, sesuai dengan sarat program tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa dan peningkatan pestasi belajar anak yang akhirnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Keadaan ekonomi keluarga juga mempengaruhi meskipun secara tidak langsung. Orang tua yang berpartisipasi di lembaga PAUD sebagian besar berpendapatan lebih tinggi daripada orang tua yang tidak berpartisipasi. Orang tua yang berpartisipasi di lembaga PAUD rata-rata berpenghasilan Rp hingga Rp perbulan, sedangkan orang tua yang tidak berpartisipasi di lembaga PAUD memiliki penghasilan rata-rata kurang dari Rp perbulan. Berdasarkan perspektif Epstein 2002 87 terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi faktor relasi antar orang tua, lembaga dan msyarakat. Di bawah ini merupakan hasil temuan di lapangan gambaran relasi tersebut1 Pemberian informasi tentang pengetahuan dan ketrampilan pengsuhan. Pemberian informasi ini dilakukan pada saat pertemuan orangtua dan guru. Hanya saja frekuensinya 1 kali dalam 1 semester, yaitu pada saat pembagian hasil Pemberian tugas kepada anak didik yang harus dikerjakan bersama orangtua di rumah. Guru terkadang memberikan PR namun belum terlihat upaya berorientasi untuk melibatkan orangtua bersama anak dalam prosesnya. Selain itu guru enggan memberikan PR karena dianggapnya akan membebani anak didik. 3 Para guru belum memiliki wawasan dan pengetahuan untuk mendesain tugas yang menarik dan melibatkan orang tua dalam proses Mengajak orang tua untuk menjadi relawan atau tenaga sukarela dalam kegiatan pembelajaran. Pihak lembaga pendidikan merasa tidak perlu melibatkan orang tua karena urusan pendidikan sepenuhnya tanggungjawab guru. Selama ini tidak ada program orangtua menjadi Melibatkan orang tua dalam pembuatan keputusan atau perencanaan kegiatan di lembaga. Pengelola lembaga tidak setuju bila orangtua terlibat dalam pengambilan keputusan atau perencanaan kegiatan di lembaga. karean mereka menganggap buka wewenang orang Komunikasi orang tua-guru. Komunikasi orang tua dan guru jarang dilakukan. Agaknya orang tua juga segan untuk bertanya banyak SIMULACRA, Volume 2, Nomor 2, November 2019190hal tentang anak mereka kepada guru. kurang ada inisiatif dari kedua belah pihak untuk melakukan komunikasi secara intensif untuk membicarakan perkembangan Kerjasama dengan orang tua. Belum dikembangkan program kolaborasi dengan orang tersebut senada dengan pendapat Slamet Suyanto 2005 226 yang menyatakan bahwa orang tua mengganggap mereka tidak bisa berbuat banyak dan guru jauh lebih kompeten di bidangnya. Berdasarkan hasil FGD antara pengelola PAUD Tarbiyatus Shibyan dan PAUD Mutiara Hati dan para stakeholders PAUD bahwa faktor yang menjadi kendala dalam partisipasi orang tua pada program PAUD yang paling tinggi adalah faktor waktu, dimana faktor ini menjadi penentu bisa atau tidaknya orang tua terlibat dalam kegiatan yang memberikan kesempatan untuk Model KemitraanModel kemitraan sangat tergantung pada visi dan misi sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kemitraan antara sekolah keluarga dan masyarakat, karena 1 Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama, tetapi dalam praktiknya masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah, 2 Peran sekolah adalah membantu keluarga agar pelaksanaan pendidikan lebih sistimatis, efektif, dan hasilnya tersertikasi, 3 Tidak semua kebutuhan pendidikan anak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan maupun keluarga, 4 Kerjasama keluarga dengan satuan pendidikan dan masyarakat mutlak diperlukan, 5 Satuan pendidikan wajib mendorong kemitraan dan pelibatan keluarga dalam memajukan pendidikan anak penelitian ini sejalan dengan temuan dari Morrison 1988, dalam Patmonodewo, 2003 125 yang mengemukakan tiga kemungkinan kemitraan orang tua, yaitu 1 orientasi pada tugas, yaitu harapan kemitraan orang tua dalam membantu program sekolah yang berkaitan sebagai sta pengajar staf administrasi, sebagai tutor, melakukan monitoring dan membantu mengumpulkan dana, membantu mengawasi anak apabila anakanak melakukan kunjungan luar, serta membantu anak dalam tugas-tugas sekolah. 2 orientasi pada proses, kemitraan orang tua dalam kegiatan yang berhubungan dengan proses pendidikan, antara lain perencanaan kurikulum, memilih buku yang diperlukan sekolah, seleksi guru, dan membantu menentukan standar tingkah laku yang diharapkan. 3 orientasi pada perkembangan, yaitu untuk mengembangkan keterampilan yang berguna bagi mereka sendiri, anak-anaknya, sekolah, guru, keluarga, dan pada waktu yang bersamaan meningkatkan keterlibatan orang Komite Sekolah bertujuan untuk 1 mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan program kebijakan sekolah; 2 meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; 3 menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan peran yang dijalankan Komite Jamilah Kemitraan pendidikan anak usia dini... 191Sekolah adalah 1 sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah; 2 sebagai pendukung nansial, pemikiran, tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; 3 sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah; 4 sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat sekolah Depdiknas, 2003 12. Sementara itu, fungsi Komite Sekolah adalah 1 memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan; 2 mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Perkembangan merupakan rangkaian proses perubahan ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Mengembangkan kreativitas sejak dini itu sangat penting bagi perkembangan anak karena ada beberapa perilaku yang mencerminkan perilaku kreativitas alamiah anak pra sekolah menjadi nyata seperti menjajaki lingkungannya, dan rasa ingin tahu mereka sangat besar. Konsep yang sesuai dengan partisipasi orang tua dalam program PAUD adalah konsep kemitraan partnership concept. Konsep ini diperlukan oleh lembaga untuk meningkatkan partisipasi orang tua. Sehingga minat orang tua terlibat dalam pendidikan anak usia dini di rumah dan sekolah merupakan prediktor yang positif terhadap proses dan prestasi belajar anak, maka dapat ditengarai orang tua yang jarang terlibat akan terjadi kendala dalam proses dan prestasi belajar anak atau model kemitraan yang terjalin adalah komunikasi dua arah antara orang tua dan guru. Saling menghormati dan dukungan antara pendidik dan orang tua Pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan keluarga fokus pada peningkatan belajar anak di sekolah dan di rumah. Guna membangun kemitraan dan memberdayakan orang tua, sekolah dapat memberikan tutorial, tugas monitoring dan workshop yang sesuai bagi orang tua untuk memberikan materi kepada mereka tentang bagaimana membantu mereka memahami tentang anak-anak mereka yang prestasinya rendah. Program ini menunjukkan bahwa sekolah peduli terhadap orang tua dan keberhasilan anak-anak mereka. ikan anak kemitraan antara sekolah dengan keluarga dapat dilakukan melalui 1 kegiatan pertemuan orang tua, 2 keterlibatan orang tua orang tua di dalam kelas anak 3 keterlibatan orang tua dalam acara bersama, 4 Hari konsultasi adanya kolaborasi antara sekolah dengan keluarga adalah 1 siswa dapat berperilaku dan menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah, 2 memberikan kontribusi yang positif dalam prestasi akademis, frekuensi kehadiran anak, iklim sekolah, persepsi orang tua dan anak tentang belajar di kelas, sikap dan perilaku positif anak, kesiapan anak untuk mengerjakan PR, peningkatan waktu yang dihabiskan anak bersama orang tuanya, aspirasi pendidikan, kepuasan orang tua terhadap guru, dan kesadaran anak terhadap well being, 3 memberi efek positif pada berbagai aspek pendidikan termasuk meningkatkan perilaku anak dan adaptasi SIMULACRA, Volume 2, Nomor 2, November 2019192social, mengurangi masalah kedisiplinan di sekolah, meningkatkan kesuksesan di sekolah, dan peningkatan kehadiran di sekolah, 4 intensitas dukungan keluarga berpengaruh meningkatkan pencapaian perkembangan anak usia dini usia 0-6 tahun, 5 kemitraan dan peran aktif orang tua di sekolah berpengaruh meningkatkan kemajuan dan kesuksesan anak-anak 2011 65 menyatakan bahwa interaksi yang terjalin antara orang tua dan sekolah meliputi dua kategori yaitu parental involvement dan participation. Begitu pula yang dikemukakan Davis bahwa parental involvement adalah partisipasi orang tua pada jenis aktivitas yang ditujukan untuk mendukung program- program sekolah, sedangkan participation adalah orang tua berpengaruh atau berupaya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada hal-hal yang sangat penting di sekolah, seperti penentuan program sekolah dan lain-lain Irene, 2011 65. Dengan demikian partisipasi orang tua sangat penting demi kemajuan suatu lembaga pendidikan. Hal ini selaras dengan Morrison 2012 382-383 yang menjelaskan bahwa cara untuk melakukan pengasuhan dan pendidikan bagi anak, program pelatihan bagi orang tua untuk menjadi pendamping kelas anak, dan pendukung aktivitas belajar merupakan beberapa bentuk kegiatan parenting. Dengan adanya parenting, pihak sekolah mengharapkan agar orangtua menyadari kemampuan anaknya, tidak banyak menuntut terutama pada anak yag mau SD. Orang tua diharapkan paham dengan perkembangan anak sendiri karena masing-masing anak berbeda. Hal ini sesuai dengan teori menurut Coleman 2013 74 yang menyatakan bahwa salah satu manfaat bagi orangtua dengan adanya kerjasama dengan pihak sekolah adalah memberikan informasi pada orangtua tentang perkembangan anak selama di kelas yang berguna bagi orang tua untuk memberikan tindak lanjut ketika di beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam mengembangkan kemitraan antara sekolah dan masyarakat, di antaranya1. Mendorong pemanfaatan sumber-sumber daya dalam masyarakat dan voluntir untuk memperkaya kurikulum sekolah. 2. Mengembangkan kemitraan dalam pendidikan antara sekolah, masyarakat dan pusat-pusat penyedia layanan swasta. 3. Memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat untuk kegiatan pendidikan seperti pusat layanan masyarakat untuk pertemuan terkait dengan kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan kebutuhan rekreasional untuk seluruh masyarakat dari berbagai lapisan dan usia. 4. Menciptakan lingkungan masyarakat yang menopang terjadinya pembelajaran sepanjang hayat. 5. Membangun keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pendidikan. 6. Menyediakan forum saran, suatu komunitas berbasis saling mensupport untuk mewujudkan aksi bersama antara semua komponen pendidikan dan agen- Jamilah Kemitraan pendidikan anak usia dini... 193agen sosial menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik dan kebutuhan-kebutuhan khusus. 7. Mengembangkan sistem yang memfasilitasi keluarga, sekolah dan masyarakat dapat berkomunikasi Decker and Decker, 2003 6.Dalam mengembangkan kemitraan sekolah, sekolah perlu mengidentikasi potensi resources yang ada di sekitarnya kemudian mengorganisir resources tersebut untuk mensupport eksistensi sekolah. Segala potensi yang ada di sekitar sekolah mampu menjadi penopang keunggulan sekolah, manakal diberdayakan secara tepat dan optimal. Pentingnya kemitraan sekolah dan keluarga adalah 1 Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama, tetapi dalam praktiknya masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah, 2 Peran sekolah adalah membantu keluarga agar pelaksanaan pendidikan lebih sistimatis, efektif, dan hasilnya tersertikasi, 3 Tidak semua kebutuhan pendidikan anak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan maupun keluarga, 4 Kerjasama keluarga dengan satuan pendidikan mutlak diperlukan, 5Satuan pendidikan wajib mendorong kemitraan dan pelibatan keluarga dalam memajukan pendidikan anak mereka. Berdasarkan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi antara keluarga dan sekolah berpengaruh meningkatkan kemajuan dan kesusksesan ini, banyak sekolah yang merasa tidak percaya diri dengan potensi di sekitar sekolah yang dianggap “pinggiran”, padahal justru keadaan demikian dapat menjadi daya tarik bagi sekolah yang bersangkutan manakala mampu mensinergikan dengan trend modernitas global. Dengan kata lain, kita bisa mengglobalkan kelokalan SIMPULANIdealnya setiap program PAUD itu membuat perencanaan partisipasi orang tua agar mempunyai kesiapan yang aktif. Kesiapan aktif pada program PAUD harus bisa mengarahkan bermacam-macam bentuk partisipasi orang tua sesuai dengan kelompok sosial orang tua, pendidikan, mata pencaharian walaupun dalam bentuk atau kesempatan yang berbeda, sehingga perencanaan partisipasi orang tua lebih optimal. Hubungan silaturahmi dan kerjasama antara lembaga PAUD dengan orang tua dan masyarakat peserta didik bisa dicapai secara maksimal dan meningkatkan peranan orang tua anak usia dini dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program lembaga PUSTAKABeaty, J. J. 1984. Skills for Preschool Teachers. Columbus Charles E. Merrill Publishing 1991. Parent as Partners in Education. New York Mac Millian Publishing 2004. Child, Family, School, and Community. Colonia Polanco Thomson J. 2007. Introduction to Early Childhood Education. Preschool Through Primary Ade Grades. New York M. 2001. Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta Kanisius SIMULACRA, Volume 2, Nomor 2, November 2019194Coleman, 2009. Dasar-Dasar Teori Sosial. Terjemahan Imam Muaqien, Derta Sri Widowatie, SiwiPurwandari. Bandung Nusa & Decker, 2003. Home, School, and Community Partnership. Oxford Scarecrow Press, Inc. Depdiknas. 2002. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Konsep dan Pelaksanaan. Jakarta Depdiknas Direktorat SLP. Depdiknas. 2003. Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta Proyek Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan. Depdiknas. 2003. Undang-undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dwiningrum, Siti Irene A. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Suatu Kajian Teoretis dan Empirik. Yogyakarta Pustaka 2009. School, Family and Community Partnership. California Crown G. 2011. Parental Involvement in Childhood Education Building Eective School-Family Partnership. New York Springer Sciencet Business Media. Hornby, G. dan Rayleen, L. 2011. Barriers to Parental Involvment in Education An Explanatory Model. College of education - Univercity of Canterbury, New 2007. The relation between parental involvement and urban secondary school student academic achievement A meta-analysis. Urban Education, 421, & Huberman, 1994. Qualitative Data Analysis. Beverly Hills Sage G. S. 1988. Education and Development of Infant, Toddlers, and Preschoolers. London Sco Foresman and G. S. 1988. Early Childhood Education Today. Columbus Merill Publishing E. 2007. Menjadi Kepala Sekolah Efektif. Bandung Remaja G. & Fuller, M. L. 2003. Home-School Relations Working Successfully With Parent and Families. 2nd ed. Boston Allyn and 2011. Metode penelitian Manajemen. Bandung 2011. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta PT 2000. Relation Between Families and Early Childhood Programs. Http// connecting/ 141-154Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan NasionalWortham, S. C. 2013. Early Childhood Curriculum Developmental Bases for Learning and Teaching. New Jersey Pearson Education Inc. ... Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu proses belajar anak Iftitah & Anawaty, 2020 dan juga hasil belajar Mahmudi et al., 2020. Anak-anak mempunyai waktu yang lebih banyak dengan orang tua di rumah Sabiq, 2020 Keberhasilan pendidikan ataupun pembelajaran anak-anak harus ditopang oleh tiga pilar, yaitu keluarga, sekolah dan lingkungan Jamilah, 2019. Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak Latifa, 2020;Sunarti et al., 2021. ...... Hal ini dilakukan agar pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Pendidikan di sekolah, masyarakat, dan di rumah harus saling mendukung agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal Jamilah, 2019. ...Siswoyo SiswoyoFatma YuniartiBerdasarkan temuan penelitian ini diketahui bahwa para orang tua perlu mendampingi anak-anak mereka dalam belajar Bahasa Inggris pasca covid-19. Anak-anak mengalami masalah ketika mereka mengerjakan tugas-tugas Bahasa Inggris. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa sebagian orang tua menemui masalah dalam mendampingi anak-anak belajar Bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat 11 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan terhdap anak-anak dilakukan oleh orang tua sendiri namun juga ada yang meminta bantuan orang lain dalam mendampingi anak-anak. Adapun faktor-faktor pendampingan tersebut dikarenakan adaya masalah pada diri anakdan juga pada diri orang tua. Masalah Pada diri anak dikarenakan anak tidak bisa fokus dan masalah pada orang tua terkait dengan waktu dan kemampuan yang berbeda. Pendampingan ini mempunyai implikasi terhadap pembelajaran bahasa Inggris dan hasil pembelajaran. Mereka lebih semangat dan nilai mereka juga bertambah baik.... Menurut Parsons 2016, dalam menjaga hubungan terhadap masyarakat haruslah dilaksanakan dengan harmonis, agar dapat membentuk persepsi positif pada masyarakat, hal ini dikarenakan pada era smart society, masyarakat merupakan stakeholder yang mempunyai peranan penting dalam memajukan lembaga PAUD Korain et al., 2020. Hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat merupakan suatu hal yang harus dibangun secara professional untuk menciptakan reputasi positif lembaga PAUD Jamilah, 2019, dan sangat membutuhkan peran public relations lembaga PAUD Ferguson, 2018. ...... Dalam rangka menarik simpati dari masyarakat ini, public relations pada lembaga PAUD baik swasta maupun negeri, hendaknya tidak lagi berfokus melakukan promosi dan informasinya melalui brosur, koran, majalah, buletin saja, namun sudah harus merambah pada media sosial whatsapp, twitter, Instagram, youtube, line, facebook, website, dan lain sebagainya Fadhli & Fadlilah, 2017, serta melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat untuk lebih mengenalkan lembaga PAUD tersebut kepada masyarakat Jamilah, 2019. Media promosi dan informasi yang telah disebutkan tersebut, sangat diperlukan untuk diaplikasikan pada lembaga PAUD agar dapat membangun hubungan dengan target yang jelas, sehingga hubungan komunikasi dua arah two-way communications akan terjadi dengan baik dan sesuai harapan Kriyantono et al., 2017. ...Kajian artikel ini bertujuan untuk mendeksripsikan peran public relations dalam membangun citra lembaga PAUD pada era smart society. Penelitian ini merupakan hasil kajian literature review dengan data yang diperoleh dari kajian studi dokumen, baik dari buku referensi, jurnal ilmiah international, dan nasional. Kajian ini mengajukan temuan bahwa citra yang positif pada lembaga PAUD akan mudah terbangun, apabila bagian public relations mendapatkan dukungan dan dorongan secara penuh dan konsisten oleh seluruh elemen lembaga PAUD. Dalam menjalankan tugasnya untuk membangun citra lembaga PAUD yang positif kepada masyarakat, public relations haruslah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasinya secara berkala, baik harian, minggu dan bulanan dari program dan kegiatan yang telah direncanakannya. Sedangkan peran yang harus dimiliki public relations dalam membangun citra positif lembaga PAUD kepada masyarakat, setidaknya terdiri dari beberapa peran, yaitu komunikator, penasihat ahli, perantara/konseling, dan fasilitator problem-solving.... This role will also be carried over to the child's acceptance of education at school. The family functions as an educational institution that initiates and is the main for a child, this primary education is also a very broad contribution to cooperating with children's growth towards a more complex life Jamilah, 2019. Family education, especially for a mother has now been raised from a lot of socialization parenting. ...Hikmat Zakky AlmubaroqIslamic religious education is education that is used as a human foundation to build a spiritual soul in the series. In addition, religious education will also improve human morals for the better. Islamic religious education is an education that must be intensified in the negative influence of the progress of globalization. Early childhood education is an important education, because early childhood is a generation that is still easy to accept all events and events. Thus the researchers carried out research on the management of religious character guidance at the early childhood level at RA Hidayatussyiban Lancar, Wadaslintang. The research was carried out with descriptive qualitative methods, and was supported through data collection techniques of observation, interviews, and documentation. And then the data is analyzed by data reduction, data display, and drawing conclusions. Through the techniques carried out, data were obtained related to the management of religious character guidance at RA Hidattusyiban which showed the results that the organization carried out in RA in the learning category was carried out with a cooperative pattern by RA teachers. Then as for the organization in the categories of programs consisting of 1 Al-Qur'an Reading and Writing Program, 2 Islamic Story Program, 3 Knowing Arabic Program, 4 Worship Practice Program. The implementation stages found were through habits consisting of 1 memorizing prayers and short letters, 2 praying and practicing ablution, 3 reading the Koran, and 4 Islamic stories. The evaluation stages carried out by the teacher are 1 socialization to parents of students, 2 evaluation of children's abilities after following the applied learning.... In Indonesia, one factor that causes the quality of education is uneven, namely stakeholder involvement that is still minimal [25]. Parents and the community are stakeholders ... Ila RosmilawatiNurmila HandayanIzzah Nur SalimaThe COVID-19 pandemic has affected many students around the world. The Indonesian government responded with school closures and the transition into distance learning. However, the Ministry of Communication and Information announced that there were 12,548 villages which did not have internet access and that electronic devices were unavailable for students from less well-off families. This study aimed to employ a non-empirical research methodology to highlight the importance of carrying out non-technological educational strategies by forming partnerships between schools and communities in vulnerable communities. The model of school-community partnership was carried out by forming small study groups in a neighborhood. Learning was assisted by teachers and volunteer tutors. This learning innovation was formed to provide equal opportunities for vulnerable students who were unable to perform online learning. Through such approaches we can rebuild education for those who were left behind as a result of the COVID-19 pandemic. Keywords community engagement, COVID-19, school partnership, vulnerable student... Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah sudah seharusnya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik itu dari pihak masyarakat, perguruan tinggi, LSM serta pihak-pihak lainnya untuk menjalanka program PAUD Jamilah, 2019. Penyelenggaraan program PAUD yang berada di bawah naungan pemerintah akan dapat terjangkau oleh orang tua sehingga tidak akan ada lagi terkendala oleh ekonomi. ...Rahmi KurniaRizka Mutiah NurIsda AiniEducation is something that must exist in each individual. Without the provision of education, a nation cannot become a developed and competitive country in the era of globalization. If the quality of education is low then the quality of the tablespoons will also be low. Education has a very important meaning for the growth of children because children are potential leaders of the nation. In this study, researchers used a type of literature review research and used data obtained from literature studies. The data obtained were analyzed using descriptive analysis method. The results of this study indicate that there are several aspects that need attention in efforts to optimize PAUD in Indonesia, namely regarding the quality of facilities and infrastructure in PAUD institutions, equitable distribution of education in cities and villages, parental awareness about the importance of PAUD, quality of educators in PAUD institutions. Increasing the operational budget of education, equitable distribution of education in cities and villages, increasing parental awareness about the importance of PAUD through counseling and outreach, improving the quality of educators in PAUD institutions can be done through education and training for prospective educators is an effort and effort that can be done to optimize PAUD in Early Childhood, PAUD, Government, Educators, Parents... Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap semua anggota keluarga. Khususnya dalam bidang pendidikan, orang tua tidak Gambaran Penyediaan Fasilitas Belajar oleh Orang Tua di Taman Pendidikan… hanya menyerahkan anaknya ke sekolah saja namun orang tua juga harus melengkapi fasilitas belajar anaknya di rumah Jamilah, 2019. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya Setiardi, 2017. ...Erika SusantiSyafruddin WahidThis research is motivated by the success of parents in the Taman Pendidikan Alquran TPA Jorong Bonjo, this is seen from the provision of learning facilities by parents at home. The purpose of this study is to describe the provision of learning facilities by parents at home in terms of study space, learning atmosphere, and learning aids. The type of this research is quantitative descriptive research. The population in this study is the child's parents. The sampling technique in this research is cluster random sampling from entire population. Data collection techniques used are questionnaires, while the data collection tool questionnaire. Technique of data analysis by using formula of percentage. From the results of the study showed that the availability of study space by parents in the learning process of children at home, realization of a comfortable learning by parents in the process of learning at home, the availability of learning aids by parents in the process of learning children at Study Room, Learning Atmosphere, Learning Aids Abdul Haris Fitri AntoThe family context in the strengthening religious moderation policy by the Ministry of Religion Kemenag has not become a top priority compared to the social and educational contexts. In the research context as well, the theme of the method of developing the religious moderation value in the family context remains limited. Therefore, this study aims to explore those themes for mapping the previous research and drawing opportunities for future research. This research is library research based on books and previous research. The results show that the methods for developing religious moderation values in the family remain limited in the mean of the number of studies, method diversity, and research type. The implications of these findings are discussed further. Keywords Value developing method; religious moderation; family. Konteks keluarga dalam policy penguatan moderasi beragama oleh Kementerian Agama Kemenag belum menjadi prioritas utama dibandingkan konteks sosial dan pendidikan. Demikian pula dalam konteks penelitian, tema metode pengembangan nilai moderasi beragama dalam konteks keluarga masih sangat terbatas. Maka dari itu penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hasil-hasil penelitian dari tema tersebut untuk memetakan penelitian yang telah dilakukan dan peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka berdasarkan buku dan penelitian terdahulu. Hasil menunjukkan bahwa penelitian-penelitian bertema metode pengembangan nilai moderasi beragama dalam keluarga masih terbatas dalam hal jumlah penelitian, ragam metode, dan jenis penelitian yang digunakan. Implikai dari temuan ini didiskusikan lebih lanjut. Kata Kunci Metode pengembangan nilai; moderasi beragama; SunartiJamaris JamnaSufyarma MarsidinChildren's education cannot be separated from the large contribution of parents, who realize it or not will have a considerable influence on the success of an education. Therefore, in any situation, the role of parents cannot be ignored. One of the things we can observe is the need for parental cooperation in the implementation of existing education in an educational institution, we call it an early childhood education institution. Early childhood education cannot be separated from the cooperation of parents, the low cooperation of parents with early childhood education institutions will affect the success of the program itself. In this study the researchers tried to analyze the things that caused the low work of parents in early childhood education institutions, questionnaires were distributed to 21 who had children who were in early childhood education institutions and distributed randomly. With the results of good job research in terms of orientation to tasks that are considered quite good, 2 Orientation to the process which is considered quite good 3 Orientation to the assessment is quite low. The conclusions we can draw from this research are the need for an approach given to parents, so that parents want to be involved and cooperate in early childhood education AdamSuadi SuadiAbidin NurdinThis study describes the implementation of the parenting program and looks at the changes in the character of students after the implementation of the parenting program at SD Negeri 6 Bireuen. Researchers used a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of school officials, teachers, parents, school committees, and students. The results showed that the parenting program implemented at SD Negeri 6 Bireuen was running well by involving a socialization scheme, namely externalization, objectivation, and internalization of values and norms in the context of building student character. Changes in children's character are marked by changes in their daily attitudes that have become a habit. The values of character education that have been successfully implemented include religious values, discipline, responsibility, love for the environment, and honesty. ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan pelaksanaan pola parenting dan melihat sejauh mana perubahan karakter siswa setelah penerapan program parenting di SD Negeri 6 Kabupaten Bireuen. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program parenting yang dilaksanakan di SD Negeri 6 Bireuen berjalan baik dengan melibatkan skema sosialisasi yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi nilai dan norma dalam rangka pembentukan karakter siswa. Perubahan karakter pada anak ditandai dengan perubahan sikap sehari-hari yang mulai menjadi suatu kebiasaan. Adapun nilai pendidikan karakter yang berhasil diterapkan diantaranya nilai religius, disiplin, tanggung jawab, cinta lingkungan, dan kejujuran. Garry HornbyRayleen LafaeleThe issue of parental involvement PI in education is notable for the extensive rhetoric supporting it and considerable variation in the reality of its practice. It is proposed that the gap between rhetoric and reality in PI has come about because of the influence of factors at the parent and family, child, parent–teacher and societal levels which act as barriers to the development of effective PI. This article presents a model which has been developed in order to clarify and elaborate on the barriers in each of these four areas. First, parent and family factors are discussed, focusing on parents’ beliefs about PI, parents’ current life contexts, parents’ perceptions of invitations for involvement, and class, ethnicity and gender. Next, child factors are addressed, focusing on age, learning difficulties and disabilities, gifts and talents, and behavioural problems. Then, parent–teacher factors are discussed, focusing on differing agendas, attitudes and language used. Finally, societal factors are addressed, including historical and demographic issues, political issues, and economic issues. It is argued that the model will enable education professionals to achieve a greater understanding of the barriers to PI, which is a necessary precursor to the development of more effective PI in education. The model can also be used in pre‐service teacher education and professional development courses for education professionals, as well as for identifying areas of future research on Z. AidalkilaniThis research discusses the importance of encouraging children to read and to root reading habit them, and the essentiality of that for the formation of knowledge society. To do that the research tackle reading as a concept and process and its cultural, educational and social dimensions; the start of the relation with book and reading and its motivation as well as its sustainability; and the importance of children literature in all of that. The research sheds light on the effective parties in this aspect; the child, the school, the family and the community and the role of each individual party. Then it discusses the home-school-community partnership HSCP in general and the role of such partnership in promoting reading habit towards the targeted outcome a reader individual in the framework of lifelong learning. The research concludes by presenting examples of reading promoting activities through H. JeynesA meta-analysis is undertaken, including 52 studies, to determine the influence of parental involvement on the educational outcomes of urban secondary school children. Statistical analyses are done to determine the overall impact of parental involvement as well as specific components of parental involvement. Four different measures of educational outcomes are used. These measures include an overall measure of all components of academic achievement combined, grades, standardized tests, and other measures that generally included teacher rating scales and indices of academic attitudes and behaviors. The possible differing effects of parental involvement by race and socioeconomic status are also examined. The results indicate that the influence of parental involvement overall is significant for secondary school children. Parental involvement as a whole affects all the academic variables under study by about .5 to .55 of a standard deviation unit. The positive effects of parental involvement hold for both White and minority and co-authors review research in early childhood education. The authors provide a brief overview of how historical issues in early childhood education set the stage for contemporary research. Section one reviews research in learning and teaching across the domains of play, art, music, and literacy. In section two, issues of diversity and cultural pluralism and their impact on the field of early education are explored through a review of literature associated with giftedness, language learning, attachment, and temperament. The final section presents an integrative model of preschool learning and development and current thinking about best practices in compensatory education and early childcare for Preschool TeachersJ J BeatyBeaty, J. J. 1984. Skills for Preschool Teachers. Columbus Charles E. Merrill Publishing as Partners in EducationE H BergerBerger, 1991. Parent as Partners in Education. New York Mac Millian Publishing M BernBern, 2004. Child, Family, School, and Community. Colonia Polanco Thomson to Early Childhood Education. Preschool Through Primary Ade GradesJ BrewerBrewer, J. 2007. Introduction to Early Childhood Education. Preschool Through Primary Ade Grades. New York Pearson.

Hasilpenelitian menunjukkan: 1) bentuk kemitraan sekolah-orang tua dalam pembelajaran daring yaitu dengan mengadakan pertemuan guru dan orang tua, membentuk group-group orang tua siswa serta mengoptimalkan peran guru dalam pembelajaran. 2) faktor pendukung kemitraan yaitu komitmen bersama sekolah dan orang tua, komitmen orang tua menyiapkan

Dasar KemitraanPrinsip Dalam KemitraanJenis Kemitraan1. Jenis General Partnership Kemitraan umum2. Jenis Limited Partnership Kemitraan terbatas3. Jenis Incorporated Limited Partnership Kemitraan terbatas gabunganSistem Kerja Kemitraan1. Memilih Jenis Kemitraan2. Membuat Kontrak3. Memulai Kegiatan UsahaBeragam Pola Kemitraan1. Inti Plasma2. Sub Kontrak3. Dagang Umum4. Keagenan5. Kerjasama Operasional Agribisnis6. Rantai Pasok7. Bagi Hasil8. Joint Venture9. Kerjasama Operasional10. OutsourcingKeuntungan Menggunakan Sistem Kemitraan1. Menyediakan Sumber Daya yang Cukup Besar2. Minimalisir Resiko3. Mempercepat Penyelesaian Masalah4. Fleksibel5. Meringankan Pajak6. Menghasilkan Variasi SkillKekurangan Sistem Kemitraan1. Tidak Bisa Dibentuk Dengan Cepat2. Ketidaksepakatan3. Otonomi yang Terbatas4. Keuntungan yang Lebih Rendah5. Kesulitan Dalam Likuiditas Aset6. Rawan Terjadi Efek DominoKesimpulanSebarkan iniRelated posts Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih dari dua pihak dalam membangun sebuah usaha baru atau bergabung dengan usaha yang ada untuk mencapai keuntungan. Dalam dunia bisnis, istilah ini juga kerap disebut partnership. Menurut KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kemitraan merupakan bentuk kerjasama dalam keterikatan usaha dengan dasar saling percaya dan menguntungkan satu sama lain. Berikut ini adalah pembahasan tuntas mengenai kemitraan. Seperti sebuah bangunan, usaha yang dibangun bersama harus memiliki dasar atau pondasi yang kuat agar usaha yang dilakukan senantiasa kokoh, dapat berkembang dengan sempurna dan bertahan lama. Dasar kemitraan sendiri diantaranya adalah Sebuah kemitraan wajib memiliki payung hukum atau perjanjian hukum yang jelas. Selain untuk melindungi kedua belah pihak, perjanjian ini juga berperan sebagai rambu agar para anggota tetap berada di jalur yang sama. Kemitraan adalah sistem yang memiliki aturan yang jelas tentang pembagian kendali atau manajemen dalam bisnis yang dibangun. Aturan ini juga mencakup pembagian hasil atau keuntungan dari usaha yang dijalankan. Memiliki persyaratan yang jelas mulai dari jumlah anggota maksimal hingga jumlah minimum yang harus dilaporkan. Meski sedikit, keanggotaan yang jelas akan mempermudah pembagian tanggung jawab dalam perusahaan. Kemitraan diawali dengan kepercayaan antar pihak dan sikap saling membutuhkan. Hal ini perlu dihadirkan sejak awal agar kerjasama yang dilakukan lebih maksimal tanpa ada keinginan saling menjatuhkan. Prinsip Dalam Kemitraan Selain harus memiliki dasar yang jelas, kemitraan yang dibangun haruslah memiliki beberapa prinsip di bawah ini agar usaha yang dijalankan senantiasa terarah. Prinsip-prinsip dalam kemitraan adalah Prinsip persamaan dalam tujuan usaha hingga visi dan misi. Prinsip keseimbangan. Prinsip gotong royong atau semangat kebersamaan. Prinsip saling terbuka atau transparansi dan keadilan. Prinsip manfaat. Jenis Kemitraan Setidaknya ada tiga jenis kemitraan yang paling populer dalam dunia bisnis. Jenis kemitraan satu dan lainnya pasti memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Berikut ini adalah jenis kemitraan, diantaranya 1. Jenis General Partnership Kemitraan umum Merupakan kemitraan yang memberlakukan kepemilikan tanggung jawab tanpa batas untuk semua pihak di dalamnya. Hal ini sudah termasuk utang piutang perusahaan dan semua keuntungan yang didapat dibagi secara merata. Semua pihak yang tergabung dalam kemitraan adalah wajib andil dalam menangani semua masalah yang terjadi terutama permasalahan hukum. Segala hal di atas telah tercantum dalam kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani bersama. 2. Jenis Limited Partnership Kemitraan terbatas Merupakan jenis kemitraan dimana terdapat pihak mitra yang tidak dilibatkan dalam kegiatan bisnis. Pihak tersebut biasanya merupakan investor pasif yang dapat memberikan dana untuk pengelolaan usaha. Mitra jenis ini juga tidak akan dibebankan pada tanggung jawab terkait utang piutang perusahaan maupun masalah hukum. Dalam pembagian hasil, semua pihak yang terlibat mendapat bagian sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak. 3. Jenis Incorporated Limited Partnership Kemitraan terbatas gabungan Jenis kemitraan yang menggabungkan sistem General dan Limited Partnership. Dimana mitra dapat memiliki tanggung jawab terbatas dalam hal hutang usaha. Di sisi lain dalam keanggotaan harus ada yang memiliki tanggung jawab tanpa batas. Dalam jenis kemitraan ini, semua pihak dilindungi secara hukum. Jika seorang mitra berbuat salah, maka hanya mitra tersebut yang harus bertanggung jawab sementara pihak lain terlindungi dari hal itu. Sistem Kerja Kemitraan Setiap jenis kemitraan pasti memiliki cara kerja sendiri, namun hal-hal di bawah ini mesti dilakukan sebelum kerjasamanya dilakukan. Di bawah adalah sistem kerja kemitraan yang harus Anda lakukan sebelum memulai usaha, yaitu 1. Memilih Jenis Kemitraan Ada banyak jenis yang bisa Anda pilih, bisa membangun sebuah kemitraan baru atau ikut bergabung dengan kemitraan yang ada. Dengan memilih jenisnya tentu bayangan seperti apa kinerja kedepannya akan tergambar. 2. Membuat Kontrak Untuk melindungi hak-hak tiap mitra, maka langkah selanjutnya setelah jenis kemitraan diputuskan adalah membuat kontrak kerjasama. Perjanjian tertulis ini biasanya disebut sebagai Memorandum of Understanding atau MoU. Dengan ditandatanganinya MoU ini, pihak-pihak yang terlibat kemitraan dengan sadar bersedia untuk mematuhi segala aturan yang telah disepakati. Termasuk di dalamnya adalah hak, kewajiban dan sistem pembagian hasil atau keuntungan. 3. Memulai Kegiatan Usaha Setelah semuanya terikat, Anda sudah bisa menjalankan bisnis atau usaha sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah disetujui. Termasuk dalam hal menghadapi resiko kerugian, hal ini jadi tanggung jawab bersama. Beragam Pola Kemitraan Berbeda dengan jenis kemitraan, pola kemitraan adalah bentuk spesifik dari kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Di bawah ini adalah pola-pola kemitraan yang umum dikenal di kalangan pebisnis, diantaranya adalah 1. Inti Plasma Pola inti plasma merupakan pola yang dilakukan antar badan usaha dengan kelompok petani atau petani individu. Dalam pola ini, pihak kemitraan adalah perusahaan yang akan menjadi inti yang menyediakan segala kebutuhan bertani. Hal ini mencakup lahan, bimbingan, sarana, manajemen produksi hingga mengolah dan memasarkan. Di sisi lain, kelompok petani atau petani individu berperan sebagai mitra yang berkewajiban memenuhi kebutuhan pengusaha berdasarkan kesepakatan. 2. Sub Kontrak Berbeda dengan yang sebelumnya, dalam pola ini perusahaan bekerjasama dengan kelompok usaha yang lebih kecil. Kelompok usaha ini berperan penting dalam pemenuhan komponen yang dibutuhkan perusahaan. Peran tiap pihak di sini adalah Dalam sebuah proses produksi, sebuah perusahaan membutuhkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk produksi produk. Bahan produksi bisa berupa bahan mentah atau bahan siap kemas. Dalam pemenuhan bahan produksi tersebut, pihak kemitraan adalah perusahaan yang akan bekerjasama dengan kelompok usaha yang lebih kecil. Bisa berupa UMKM atau kelompok usaha lainnya. 3. Dagang Umum Jika sebelumnya adalah kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan kelompok usaha, pola ini membentuk kerjasama antara pihak marketing atau pemasaran dengan pemasok atau distributor bahan komoditas. Dalam kemitraan pola dagang umum ini, pihak kelompok kemitraan adalah distributor komoditas berperan sebagai penyedia bahan-bahan yang dibutuhkan oleh pihak pemasaran atau marketing. 4. Keagenan Pola keagenan terbentuk dari kerjasama yang dilakukan perusahaan besar dengan usaha kecil. Dalam pola kerjasama ini, pihak usaha kecil mendapatkan hak istimewa dari perusahaan besar. Dimana hak istimewa tersebut berupa hak yang secara khusus diberikan oleh perusahaan besar pada pengusaha kecil untuk memasarkan produk atau layanan jasa dari perusahaan besar. 5. Kerjasama Operasional Agribisnis Kerjasama ini terdiri dari kelompok usaha dan perusahaan. Dimana kelompok usaha ini memiliki peran dalam menyediakan bahan dan memproses produk, sementara perusahaan berperan dalam meningkatkan mutu produk. Dua peran dalam pola ini Pihak kelompok usaha akan menyediakan modal, sarana untuk menunjang produksi atau budidaya komoditas hingga manajemen produksinya. Sementara pihak perusahaan akan bertanggungjawab dalam hal pengemasan produk. 6. Rantai Pasok Pola satu ini menggambarkan saling ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam aliran produk dan jasa mulai dari pengolahan bahan mentah hingga mencakup semua proses produksi pengembangan dan pengemasan produk. Untuk menjalankan pola ini, minimal dibutuhkan tiga elemen penggerak, yaitu penyedia bahan dasar, pihak pengolah bahan atau pabrikasi bahan dasar dan pihak distributor yang akan mengantarkan produk ke konsumen. 7. Bagi Hasil Dalam pola ini, usaha kecil atau menengah berperan sebagai pelaksana usaha yang biayanya berasal dari perusahaan besar. Bisa juga usaha kecil menjadi pelaksana yang dibiayai oleh usaha menengah. Keunggulan pola ini adalah Mitra yang terlibat dalam pola kerjasama bagi hasil akan memberikan kontribusi yang disesuaikan dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki berdasarkan kesepakatan. Bagi hasil keuntungan kemitraan berdasarkan kesepakatan bersama. 8. Joint Venture Untuk pola ini, kelompok usaha kemitraan baik itu menengah maupun kecil dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan asing berskala besar. Pola kerjasama ini akan membentuk usaha baru dengan bentuk badan hukum. Badan hukum yang dibentuk ini tentu disesuaikan dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dalam mengelola aktivitas perekonomian ini, pembagian saham, resiko, manajemen dan keuntungan dilakukan secara proporsional. 9. Kerjasama Operasional Dalam pola kemitraan ini, usaha kecil atau menengah yang terlibat akan menjalankan usaha yang sifatnya sementara. Artinya, pihak yang terlibat hanya akan bekerja hingga pekerjaan yang diberikan selesai. 10. Outsourcing Merupakan pola terakhir yang akan kita bahas. Dalam pola ini pihak usaha kecil maupun menengah yang terlibat akan mengerjakan pekerjaan di luar produksi utama perusahaan besar. Peran kedua pihak tersebut ialah Dalam kerjasama ini, pihak usaha kecil atau menengah berperan sebagai penyedia serta pelaksana jasa usaha. Sementara perusahaan besar berperan sebagai pemilik pekerjaan yang akan dilakukan oleh usaha kecil atau menengah. Baca Juga Pengertian Outsourcing Keuntungan Menggunakan Sistem Kemitraan Ketika sebuah sistem dihadirkan bahkan digunakan oleh banyak orang, artinya sebuah sistem tersebut terbukti memberikan keuntungan bagi yang menggunakannya. Berikut ini adalah keuntungan dalam menggunakan sistem kemitraan, yaitu 1. Menyediakan Sumber Daya yang Cukup Besar Sistem ini menuntut untuk melibatkan lebih dari satu pihak yang memiliki keunggulan masing-masing. Dari sini, sudah pasti akan banyak sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang terkumpul. Dengan banyaknya sumber daya, beban yang ditanggung juga jadi lebih ringan karena lebih banyak orang yang menopang. Selain itu modal usaha juga tidak akan ditanggung sendiri. 2. Minimalisir Resiko Keunggulan kedua adalah serupa dengan meringankan modal dan beban usaha karena pihak yang terlibat lebih banyak, resiko usaha juga tidak akan ditanggung sendiri, melainkan ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat. 3. Mempercepat Penyelesaian Masalah Keunggulan selanjutnya adalah memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat karena banyak pihak terlibat yang pastinya membawa pengalaman usaha sebelumnya. Sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah lebih cepat. 4. Fleksibel Perubahan dalam usaha dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan atau tuntutan untuk mengubah keadaan. Kehadiran pihak lain dalam usaha yang dijalankan dapat membantu Anda untuk lebih fokus pada pengembangan bisnis yang dijalankan. 5. Meringankan Pajak Sistem kemitraan nyatanya dapat meringankan pajak. Ini karena pada umumnya, kemitraan akan mendapat pajak pass-through. Di mana usaha yang dikelola tidak kena pajak penghasilan badan. Keuntungan mendapat pass-through adalah Setiap pihak yang terlibat dalam hal ini disebut mitra hanya akan dikenakan pajak yang disesuaikan dengan pendapatan usaha. Membantu pengusaha dalam meringankan beban pajak. 6. Menghasilkan Variasi Skill Sudah tentu pihak yang terlibat memiliki keahlian atau skill yang berbeda dan saling melengkapi. Ketika dua usaha bergabung, maka pekerja dari dua usaha tersebut juga ikut bergabung sehingga menghasilkan variasi keahlian yang lebih beragam. Kekurangan Sistem Kemitraan Setiap kelebihan atau keuntungan akan selalu bersinggungan dengan kekurangan atau kelemahan. Hal-hal berikut ini adalah rintangan yang harus dihadapi pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan, rintangan tersebut ialah 1. Tidak Bisa Dibentuk Dengan Cepat Kesepakatan akan dengan mudah didapat jika hanya sekedar persetujuan lisan. Namun, ketika mulai menyusun perjanjian tertulis, semuanya akan semakin alot. Berikut adalah alasan kenapa kesepakatan tertulis sulit terbentuk Alasan pertama tidak bisa cepat membentuk kemitraan karena adanya perselisihan saat menentukan tanggung jawab dan kekuasaan dalam manajemen usaha. Penentuan persentase pembagian hasil dan kepemilikan juga membutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai sepakat. Terkadang, harus ada satu pihak yang mengalah agar kemitraan bisa dilanjutkan. 2. Ketidaksepakatan Dalam sebuah kemitraan usaha yang dibangun oleh lebih dari satu pihak, maka rintangan yang pasti akan menghampiri adalah ketidaksepakatan. Di bawah ini adalah hal-hal yang dapat terjadi yang berawal dari ketidaksepakatan Ketidaksepakatan akan memicu terjadinya perdebatan. Dari perdebatan yang tidak sehat akan memunculkan konflik yang akhirnya memecah belah kemitraan. Untuk mengantisipasi hal ini kedua pihak bisa melakukan diskusi, sesuatu yang lebih sehat untuk dilakukan. Namun, kemitraan adalah hubungan yang dilandasi logika, selama ketidaksepakatan didasari logika, hal itu sah-sah saja. 3. Otonomi yang Terbatas Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam kemitraan sering terjadi pembagian kekuasaan. Itu artinya, usaha yang dibangun tidak bisa berlandaskan keputusan satu pihak saja. 4. Keuntungan yang Lebih Rendah Meski dalam pergerakannya, usaha yang dibangun mendapat laba yang cukup besar, laba tersebut akan dibagikan kepada mitra yang terlibat. Artinya, jika ada 100%, Anda mungkin hanya akan mendapatkan sekian persen dan lebih sedikit dari laba yang ada. Baca Juga Pengertian Manajemen Laba 5. Kesulitan Dalam Likuiditas Aset Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang dalam usaha, seorang pengusaha harus menjual asetnya untuk menutupi kekurangan biaya lain. Dalam hal likuiditas, sistem kemitraan memiliki kelemahan sebagai berikut Aset atau saham tidak bisa sembarangan dijual karena berhubungan dengan pihak lain yang terlibat. Aset hanya bisa dijual jika semua mitra yang terlibat dalam usaha tersebut menyetujuinya. 6. Rawan Terjadi Efek Domino Efek domino adalah efek yang menggambarkan pergerakan satu pihak yang akan mempengaruhi pihak lain. Resiko kemitraan adalah efek domino yang bisa saja terjadi diantaranya adalah Ketika salah satu pihak menjalankan usaha tanpa perhitungan, maka kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh pihak tersebut, melainkan berdampak pada pihak lain yang bekerja dengan benar. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan, maka efeknya akan mempengaruhi seluruh kinerja mitra yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Kesimpulan Dari materi yang telah dibahas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemitraan adalah ikatan antara dua pihak dengan tujuan mencari keuntungan. Ada berbagai jenis pola dengan keuntungan sendiri, namun memiliki kelemahan yang sama, yaitu Beresiko terjadi konflik yang berawal dari ketidaksepakatan. Jika tidak teratasi, konflik ini dapat menyebabkan kegagalan dalam bermitra. Kewenangan yang terbatas dan keuntungan yang lebih rendah daripada mendirikan usaha sendiri. Menyukai hal yang berkaitan dengan bisnis dan strategi marketing. Semoga artikel yang disajikan bermanfaat ya…

Xa8EqMX.

lg7wdoa5kh.pages.dev/202

lg7wdoa5kh.pages.dev/322

lg7wdoa5kh.pages.dev/225

lg7wdoa5kh.pages.dev/31

lg7wdoa5kh.pages.dev/94

lg7wdoa5kh.pages.dev/234

lg7wdoa5kh.pages.dev/540

lg7wdoa5kh.pages.dev/379

tiga orang membentuk kemitraan